JAKARTA – Ma’ruf Cahyono resmi menjadi Sekretris Jenderal (Sekjen) MPR RI setelah mengucapkan sumpah dan janji jabatan yang dipandu Ketua MPR, Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (3/2).
Ma’ruf Cahyono sebelumnya memegang jabatan Kepala Biro Humas MPR. Sebelum resmi dilantik menjadi Sekjen, Ma’ruf mendapat kepercayaan sebagai Plt menggantikan Edi Siregar yang memasuki masa pensiun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 lalu.
Pelantikan tersebut dihadiri empat orang Pimpinan MPR, yaitu Zulkifli Hasan, Mahyuddin, Oesman Sapta Hidayat Nur Wahid. Juga hadir ketua para pimpinan fraksi di MPR, Sekjen lembaga negara dan pejabat di lingkungan Setjen MPR.
Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam amanat pelantikannya mengingatkan a’ruf bahwa Sekjen merupakan jabatan strategis yang tidak riangan dan harus mampu membantu memudahkan kerja-kerja anggota MPR.
“Bukan hanya memudahkan kerja teknis dan administratif, tapi juga dalam merespon isu-isu perubahan sisitem ketatanegaraan. Tolong bantu seluruh anggota MPR, jangan sampai terjadi kesalahan baik dalam hal administratif apalagi keuangan”, kata Zulkifli.
Sementara Ma’ruf Cahyono kepada wartawan mengatakan jabatan Sekjen memiliki tanggungjawab yang besar, baik moral maupun konstitusiaonal. Karena itu, dirinya akan bersungguh-sungguh menjalankan amanat yang diterimanaya dengan baik.
“Sekjen memiliki fungsi sebagai sporting sistem bagi anggota MPR. Karena itu sudah semestinya kalau kami memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh anggota MPR”, kata Ma’ruf.
Sekjen DPR Winantuningtyastiti yang hadir sebagai saksi penandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan Sekjen MPR tersebut menyampaikan rasa senang atas dilantiknya Sekjen MPR yang juga sebagai rekan kerja di lembaga legislatif ini.
“Alhamdulillah saya senang sebagai rekan kerja. Karena selama ini kita selalu kompak antara MPR, DPR dan DPD. Harapannya kita bisa terus bekerjasama dengan baik.” ujar Win usai pelantikan.
“Saya ingin sama sama meningkatkkan kinerja kesekretariatan di lembaga legislatif ini. Karena pada dasarnya anggota DPR kan anggota MPR juga, sehingga ada program yang terintegrasi. Misalnya ada anggota DPR yang harus mengikuti program Sosialisasi 4 Pilar yang diselenggarakan oleh MPR. Maka hal itu juga harus mengikuti jadwal anggota DPR dalam kegiatan legislasi di DPR agar tidak tumpang tindih.” papar Win. (chan)
