Breaking News
Pengawasan

Manaker: Negara Tujuan Harus Lindungi Hak Dasar Pekerja Migran

×

Manaker: Negara Tujuan Harus Lindungi Hak Dasar Pekerja Migran

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Negara-negara tujuan kerja Tenaga Kerja Indonesia harus melindungi hak-hak dasar setiap pekerja migran dan keluarganya yang bekerja di negara tersebut.

Itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Manaker), M Hanif Dhakiri kepada negara-negara pengirim pekerja migran yang tergabung dalam Colombo Process (CP) untuk mendesak negara-negara tujuan agar benar-benar melindungi setiap pekerja migran.

“Pemerintah Indonesia konsisten mendukung dan mendorong agar kerja sama CP dan negara-negara penempatan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran di seluruh negara penempatan,” kata Menaker dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima Parlementaria.com, Sekasa (30/8).

Kerja sama dan komitmen dari negara-negara pengirim dan penerima pekerja migran juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia (trafficking), penempatan pekerja migran ilegal serta eksploitasi dan perlakuan tidak layak terhadap pekerja migran.

Menaker menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri anggota CP V/2016 di Kolombo, Sri Lanka, 23-26 Agustus 2016. CP yang merupakan forum konsultasi regional para Menteri Negara-negara Pengirim Tenaga Kerja se-Asia (bersifat tidak mengikat).

Anggota CP adalah Afghanistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Vietnam dan anggota baru Kamboja.

Hanif mengatakan perlu ditegaskannya persamaan hak dan kewajiban yang sama antara negara-negara pengirim pekerja migran dan negara penerima pekerja migran karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Karena itu, kerja sama yang saling menguntungkan harus terus dilakukan.

“Dalam pertemuan CP kita juga mengusulkan peningkatan kerja sama antara negara pengirim dan penerima pekerja migrant agar benar-benar melakukan aksi bersama dalam melindungi hak-hak dasar pekerja migran,” kata Hanif.

Sebagai sesama negara asal migran workers para anggota CP diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama bilateral terutama dalam menjamin terciptanya perlindungan bagi tenaga kerja migran.

“Kita berharap pertemuan CP nanti semakin memperkuat posisi negara anggota dalam bernegosiasi dengan negara penerima dan menghidupkan kembali dialog antar negara-negara anggota dengan melibatkan negara tujuan tenaga kerja yang relevan, termasuk negara pengamat.”

Kerja sama ketenagakerjaan antara negara pengirim dan penerima juga dibutuhkan untuk mengembangkan kemitraan di bidang peningkatan kualitas standar pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja, pelatihan bahasa, etos dan budaya kerja, serta regulasi di negara setempat. (art)

Komentar