JAKARTA– Ketua Panja Perfilman Nasional, Abdul Kharis Al Masyari menegaskan film yang diproduksi di Indonesia harus memuat nilai-nilai budaya Pancasilais.
“Kewajiban muatan film yang diproduksi wajib memuat nilai-nilai budaya dan sejalan dengan Pancasila dalam produksi film sehingga menuju ke arah sasaran peningkatan kualitas produksi film Indonesia,” kata Abdul Kharis dalam konferensi pers tentang Laporan Panitia Kerja Perfilman Nasional di DPR RI, Rabu (27/4).
Kharis didampingi para Wakil Ketua Panja yakni Teuku Riefky Ha Harsya, Ferdiansyah dan Venna Melinda dan Wawan Wijaya dari Bina Film Depdikbud menyebutkan, terhadap investor perfilman asing, Panja juga merekomendasikan kewajiban mempromosikan film domestik di pasar luar negeri. Dengan cara itu diharapkan popularitas film Indonesia meningkat.
“Pemerintah dalam hal ini BKPM wajib menunda implementasi kebijakan DNI (Daftar Negatif Investasi) sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksana sebagaimana tersebut dalam butir a sampai dengan butir e,” kata dia.
Dikatakan, jumlah penonton film dalam negeri semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah jumlah bioskop yang berkurang dari waktu ke waktu. “Problem utamanya adalah jumlah layar lebar yang sangat sedikit. Idealnya dua ribu layar,” ujar Abdul Kharis.
Sementara Ferdiansyah mengingatkan , infiltrasi budaya asing pada film nasional Indonesia harus dicegah. Sangat mungkin, bila saja tidak dwaspadai akan terjadi infiltrsi budaya asing dalam film nasional dalam aspek budaya, idiologi dan ketahanan. Karena itu film luar jangan begitu saja dibiarkan masuk ke Indonesia, sebab akan bisa mempengaruhi budaya bangsa Indonesia.
Terkait dengan UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Nasional, sampai sekarang belum ada aturan turunannnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan lainnya. Padahal aturan turunan UU Perfilman Nasional tersebut sangat penting. (art)
