PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mempertanyakan perizinan PT Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS) di Kosambi, Tangerang yang mengalami kebakaran beberapa waktu lalu, yang menewaskan 49 pekerjanya.
“Izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordonantie) sudah dikeluarkan. Jika melihat UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, memang boleh dilakukan usaha asal tidak mengganggu fungsi hunian. Tapi di kawasan itu ada sekolah, seharusnya izin tidak bisa diberikan, karena itu tidak sesuai dengan UU itu,” kata Okky.
Okky menyampaikan hal tersebut saat RDP Komisi IX dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Dewas BPJS Kesehatan, Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Kabupaten Tangerang, Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanna Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Banten, Kepala Daerah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Kadisnaker Kabupaten Tangerang, Camat Kosambi, hingga Kepala Desa Belimbing, , di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Politisi F-PPP itu mengingatkan, izin gangguan atau izin HO seharusnya tidak diberikan kepada PT. PBCS. Kecuali SMP Negeri 1 Kosambi itu sudah dipindahkan terlebih dahulu. Jika izin tetap diberikan, berarti hal itu melanggar UU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Okky menambahkan, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi ILO, tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Agustus 2015 lalu. Konvensi ini pun sudah diejawantahkan dalam Pasal 87 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Kalau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan hanya datang, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa kendalanya, atau apa yang menyebabkan mereka hanya sampai situ? Karena kita sudah meratifikasi Konvensi ILO. Di UU Ketenagakerjaan juga sudah ada,” imbuh politisi asal dapil DKI Jakarta itu. (chan)






