PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2017 BPK diharapkan menjadi acuan dasar pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Kementerian atau Lembaga (K/L).
Dia juga mengharapkan IHPS I 2017 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada DPR bukan sebatas rutinitas atau laporan administratif, tapi harus ditindaklanjuti.
Karena itu dia meminta Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara didorong menggunakan IHPS sebagai dasar pemberian alokasi anggaran berdasar kinerja K/L. Sehingga, alokasi keuangan negara ke setiap K/L, dapat disesuaikan dengan kinerja masing-masing K/L dalam opini yang diberikan oleh BPK RI.
“Jangan sampai K/L yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer Opinion diberi anggaran lebih. Jangan juga, K/L yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disamakan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Taufik usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian IHPS I dari Ketua BPK RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu memastikan, IHPS ini merupakan kewajiban kontitusional BPK RI yang harus disampaikan ke DPR RI. DPR RI pun akan meneruskan IHPS ini kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau komisi terkait, untuk ditindaklanjuti.
“Kita harapkan setiap komisi dapat menindaklanjuti IHPS itu sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing. Dan pengawasan yang dilakukan komisi bukan hanya sekedar rutinitas, tapi dioptimalkan,” pesan politisi F-PAN itu. (chan)






