Breaking News
Pengawasan

Saleh Partaonan: Pengiriman TKI Banyak Tak Lalui Prosedur

×

Saleh Partaonan: Pengiriman TKI Banyak Tak Lalui Prosedur

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengemukakan bahwa masih banyak pengiriman TKI yang tidak melalui prosedur sehingga banyak TKI berangkat dengan berstatus Ilegal dan tidak tercatat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Setidaknya kata Saleh, hal tersebut ditemukan Komisi IX dan Timwas TKI DPR RI saat berkunjung ke Qatar dan Saudi beberapa waktu lalu bahwa masih banyak pengiriman TKI yang tidak melalui prosedur sebenarnya.

“Mereka yang berangkat tersebut berstatus ilegal karena memang tidak dicatat oleh BNP2TKI. Jika ada masalah, tentu penyelesaiannya tidak mudah. Mereka saat ini ditampung di kantor-kantor perwakilan kita di sana,” terang Saleh dalam siaran Pers nya, baru-baru ini.

Bahkan kata Saleh, pengiriman TKI non-prosedur tersebut masih tetap ada meskipun sudah ada kebijakan moratorium dari pemerintah.

Ia menilai Pemerintah seolah tidak bisa mengambil tindakan tegas terkait masalah tersebut, mengingat pengiriman TKI ilegal itu tidak saja melibatkan oknum-oknum di Indonesia, tetapi juga orang-orang di Timur Tengah. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak baik bagi perlindungan TKI.

Pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri itu menurut politisi dari Fraksi PAN itu disinyalir karena adanya kepentingan dua pihak. Dalam hal ini, kepentingan TKI yang ingin bekerja dan mendapatkan pekerjaan serta kepentingan pihak yang menempatkan dan mereka yang membutuhkan TKI di sana.

“Pada masa moratorium masi banyak TKI yang berangkat ke Saudi dengan menggunakan visa umroh. Sesampai di sana, ternyata tidak pulang lagi dan melanjutkan bekerja,” jelasnya.

Karena itu, dia meminta agar pihak-pihak yang mengirimkan TKI secara ilegal harus ditindak tegas. Harus ada hukuman sehingga mereka jera.

Selain itu, pemerintah juga harus mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah pengiriman secara ilegal ini. “Kami juga ingin agar pemerintah terus mempertahankan moratorium,” tegasnya.

Kalaupun ada pengiriman harus betul-betul terbatas, terpantau, dan jelas perlindungannya. BNP2TKI memang berencana ingin melakukan pembenahan pola penempatan dan perlindungan TKI. “Ini yang harus dipastikan dan dijamin oleh pemerintah,” paparnya. (esa)

 

Komentar