PARLEMENTARIA.COM – DPR memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“ini dilakukan setelah adanya temuan Pansus Angket KPK DPR terkait penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh penyidik KPK,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Karena itu, dia meminta pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus Angket KPK DPR. “Saya meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus. Sebab, revisi UU KPK itu sudah pasti, karena penyimpangannya sudah terlalu banyak. Kelihatan secara kasat mata,” ujarFahri Hamzah.
Fahri menilai kinerja KPK sudah seperti negara dalam negara, karena tidak memiliki ketundukan pada prosedur bernegara yang sudah baku. Baik dalam hukum acara, penegakan hukum maupun terkait hak-hak warga negara.
Untuk itu, ia meminta pemerintah menyiapkan antisipasi untuk mengintegrasikan kembali KPK dalam sistem peradilan pidana. KPK juga terus-menerus berupaya secara moral lebih tinggi daripada lembaga-lembaga lain.
Seperti dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Padahal, kata Fahri kasus tersebut tak berkaitan dengan hakim.
“Itu urusannya dengan panitera. Dan, panitera bukan pengambil keputusan. Tukang catat saja sebetulnya. Tapi itu dikembangkan, sepertinya KPK mau mengatakan di tempat anda ada maling’,” analisa Fahri.
Dengan demikian kata Fahri, revisi UU KPK dimungkinkan, karena legislasi merupakan tugas DPR dan pemerintah. “Tapi tidak akan terjadi revisi UU kalau salah satu dari keduanya tidak menyetujui,” kata Fahri Hamzah. (esa)






