PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa kekuasaan eksekutif atau pemerintah masih besar di bidang legislasi.
“Prolegnas yang berasal dari pemerintah jauh lebih banyak dari pada usulan DPR,” kata Fahri dalam diskusi “Perlukah Penyederhanaan Target Prolegnas Memasuki Tahun Politik”, di Media Center DPR, Selasa (8/8/2017).
Kemudian Fahri juga menilai draf undang-undang yang diusulkan pemerintah lebih matang, lebih mapan karena otak yang membahas dari semua kementerian.
Sedangkan kalau DPR peneliti ekonomi hanya 70 orang, peneliti hukum 40, peneliti yang baru, Badan Keahlian Dewan baru 12, perancang UU hanya 7 orang.
Kalau pemerintah itu ada tradisi BPHN yang memang dibangun selama ini sebagai mesin pembuat undang-undang, di situ ada profesor, doktor dan ada orang eselon satu dan dua yang digaji mahal untuk itu.
“Tradisi pembuatan undang-undang sudah berjalan, mereka punya link dengan kampus lebih kuat. Sebab tidak jarang dekan-dekan itu adalah dirjen-dirjen atau kepal badan yang diletakan di dalam tubuh eksekutif, sehingga efektivitas nya di dalam usulan undang-undang itu jauh lebih hebat. Lebih penting lagi terkadang masa persiapan itu, termasuk masa studi, mereka lebih banyak mendapatkan dukungan, baik dari APBN maupun non APBN,” kata Fahri.
Bahkan kata Fahri, kalau pada dasarnya pemerintah menganggap urgent bisa bikin Perppu kayak Ormas. Kurang lebih dari satu atau dua minggu pemerintah bisa keluar perppu dan sudah diimplementasikan menjadi undang-undang.
“Jadi itu bisa cepat. Artinya eksekutif itu kinerja legislasinya jauh lebih efektif ketimbang legislatif. Apalagi kalau kita berbicara jumlah, karena eksekutif memiliki mekanisme membuat undang-undang mandiri tanpa DPR melalui Perppu sementara DPR tidak bisa,” kata Fahri. (aam)
