PARLEMENTARIA.COM– Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu persoalan para pendiri bangsa yang belum terselesaikan saat ini adalah kesejahteraan untuk seluruh rakyat.
“Saat ini kemakmuran baru dirasakan segelintir orang sehingga menimbulkan ketimpangan mencolok. Semua elemen bangsa harus menyelesaikan soal ini,” kata Zulkifli saat menjadi pembicara Diskusi Publik dan Musyawarah Tani yang digelar Badan Musyawarah Tani Indonesia dengan tema ‘Pemajuan Hak Asasi Petani Melalui Reformasi Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Jakarta, Kamis (20/4).
“Orang kaya boleh saja di Indonesia. Namun, yang susah atau miskin harus diangkat supaya juga hidup sejahtera. Itu yang disebut ekonomi berkeadilan, bukan bertarung bebas seperti sekarang. Kita harus selesaikan ini secara mendasar,” lanjut Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dikatakan Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, cita-cita kemerdekaan harus kembali diluruskan dan Indonesia tidak untuk satu golongan sistem ekonomi. “Selayaknya republik ini menganut sistem koperasi, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945.”
Keberpihakan, kata Zulkifli, itulah sila ketiga Pancasila, nasionalisme. “Maknanya kalau ada rakyat yang tidak punya tanah, tidak kerja, tidak bisa ke rumah sakit, negara harus hadir dan berpihak kepada mereka tanpa kompromi. Itu persatuan,” ujar Zulkifli.
Karena itu, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung ini menyarankan agar kembali ke pola atau sistem lama yakni pengusaha besar harus memiliki rasa keadilan yakni 70:30 nya petani.
“Setelah itu yang gede itu di industri, tanah oleh petani. Pengusaha tidak dirugikan. Kalau sekarang mulai pasar, tanah, pabrik dia yang urusi dpr, bupati dia. Yang punya tivi dia, mati kita. Padahal Indonesia ini negara bersama,” demikian Zulkifli Hasan. (art)
