PARLEMENTARIA.COM– Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RRI dipimpin Wakil Ketua komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sodik Mudjahid memantau langsung penanganan tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Selasa (11/4).
Para wakil rakyat itu meninjau sejumlah titik termasuk dapur umum, posko pengungsi, lahan relokasi tempat tinggal dan lokasi tanah longsor. Rombongan juga mendapat ketrangan mengenai sempat dihentikannya pencarian korban.
Mengenai penghentian pencarian, kata Sodik dalam siaran pers yang diterima Parlementaria.com, itu sesuai dengan protap. “Kita ikuti protap bahwa ada batas waktu pencarian boleh dihentikan dan prosedur itu benar apalagi ketika ada bencana susulan. Masalahnya adalah harus mengkomunikasikan dengan baik. Saya tadi sudah cek kepada keluarga korban, mereka katakan sudah mengikhlaskan, artinya proses komunikasinya sudah dilaksanakan.”
Hal lain yg mendapat sorotan Komisi VIII DPR adalah bahwa kelangsungan program dan anggaran yang dirancang DPR bersama BNPB. Mulai dari program bantuan darurat, relokasi dan program operasional.
“Kami sudah cek tadi dengan petugas dan korban mereka mengatakan sudah oke tinggal ada sedikit soal MCK. Dan relokasi kami sudah melihat proses pembangunannya. Artinya koordinasi dengan pemda sudah berjalan dengan baik,” jelas Sodik.
Selain itu, Pemda Ponorogo telah menyediakan lahan untuk relokasi hunian korban dan berangsur telah dilakukan pembangunan dengan bantuan TNI yang diapresiasi sebagai wujud koordinasi yang bagus dan kesiapsiagaan yang tinggi.
“Kita apresiasi koordinasi dan kesiapsiagaan yang bagus. Tapi masih ada evaluasi besar kita, yaitu daerah ini tidak termasuk zona merah dalam peta bencana nasional tapi tiba-tiba ada. Kemudian mengenai anggaran bahwa kini jumlah bencana ragam dan kualitasnya bertambah sehingga tampaknya anggaran bencana nasional harus kita tingkatkan lagi,” demikian Sodik Mudjahid. (art)
