PARLEMENTARIA.COM– Dalam usaha memberikan layanan kesehatan maksimal kepada masyarakat di daerah, dokter spesialis diwajibkan ikut program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) di daerah termasuk di wilayah terpencil minimal setahun.
Itu diungkapkan anggota Komisi yang membidangi kesehatan dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Aliyah Mustika Ilham saat meninjau kesiapan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Makasar mendukung program WKDS, akhir pekan lalu.
Siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Senin (27/3) menyebutkan, tim Kunjungan Kerja (Kunker) dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Syamsul Bachri dan didampingi tujuh anggota.
Rombongan diterima Rektor, Dekan, Ketua Program Studi Program Dokter Spesialis Unhas, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi selatan dan Pengurus Daerah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Seperti diberitakan, pemerintah mencanangkan program ini sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan distribusi dokter spesialis yang selama ini tidak merata.
Dari WKDS diharapkan terjadi peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Untuk mensukseskan, setiap institusi pendidikan program dokter spesialis mendapat tugas menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis yang menjadi peserta WKDS. “Mereka ditempatkan di rumah sakit terpencil, perbatasan dan RS Rujukan. Mereka diberi tunjangan.”
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Andi Asadul Islam mengatakan ini program bagus. Penyebaran tenaga dokter spesialis diakuinya memang selalu menjadi masalah dalam pemerataan di sejumlah wilayah terutama lokasi terpencil.
Dikatakan, setahun Unhas meluluskan sedikitnya 200 dokter spesialis. Jika diakumulasikan dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya, setahun Sulsel bisa mencetak ribuan tenaga.
Namun, Indonesia masih kekurangan SDM karena sebagian besar dari lulusan perguruan tinggi itu memilih mengabdi di kota besar. “Kami menyambut baik program ini. Namun, selama ini kami tidak memiliki kewenangan mengatur dimana lulusan Unhas ditempatkan, cuma merekomendasikan saja.”
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rachmat Latief mengatakan, pihaknya telah menyiapkan empat Rumah Sakit (RS) untuk menyukseskan program ini. RS itu tersebar, seperti di Palopo, Pinrang, Soppeng dan Bulukumba.
“Sulsel menyambut baik ini, siap menerima dan siap rumah sakitnya, siap juga insentifnya. Pasca wajib kerja kami berharap mereka mau jadi tenaga tetap disana. Dan rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan kepada Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan Program WKDS. (art)






