JAKARTA– Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar mengatakan, tumpang tindih berbagai kebijakan sektoral terkait perencanaan tata ruang sangat berpotensi menciptakan konflik ruang di berbagai daerah.
Ini semua akibat pemerintah kurang merespon persoalan tata ruang. Isu tata ruang selama ini kurang mendapatkan tanggapan dari Kementerian terkait. Padahal, tata ruang kata kunci permasalahan yang ada di daerah,” wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung I ini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Politisi gaek Partai Demokrat ini menceriterakan, dirinya pernah menyampaikan kepada Menteri Agraria masalah tata ruang, apakah selama ini pernah ada koordinasi antara tata ruang nasional dengan tata ruang kabupaten provinsi. “ Menteri menjawab, belum ada. Itu artinya kabupaten dan provinsi masih tetap berdiri sendiri-sendiri.”
Kepada Menteri Agraria, Zulkifli berharap dapat menyelesaikan persoalan tata ruang di wilayah Lampung yang merupakan dapilnya. “Pemerintah melaui Kementerian Agraria memang seharusnya segera mencari solusi konkret Perencanaan Tata Ruang, guna menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dari segi ekonomi, sosial, budaya, serta fungsi pertahanan keamanan,” demikian Zulkifli Anwar. (art)
