JAKARTA– Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI, Asep Ahmad Saifulloh menyarankan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel) mananyakan langsung ke Kementerian Keuangan RI terkait terlambatnya transfer dana daerah.
“Selama ini ada masalah keterlambatan transfer pusat ke daerah, terkait dana bagi hasil, karena sampai Pebruari, bagi hasil yang bersumber dari APBN 2015 dan 2016 belum cair.
Kami menyarankan, sebaiknya berkonsultasi langsung dengan Kemenkeu, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,” kata Asep menanggapi kunjungan Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur ke BKD, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Biasanya keterlambatan tersebut, kata Asep, karena penerimaan di daerah sendiri mungkin sampai saat ini masih belum selesai. “Berapa sih sebenarnya realisasi penerimaan di Kabupaten OKU tersebut.”
Siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Senin (20/2) menyebutkan, alasan lain yang menyebabkan keterlambatan juga karena saldo kas daerah masih tinggi, dengan begitu pencairan akan ditunda. “Karena lebih mengutamakan bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam cash flow. Yang ketiga bisa bersumber karena pemerintah ini masih kekurangan penerimaan,” jelas Asep.
Namun, pihak DPRD Kabupaten OKU Timur mengklarifikasi bahwa keriteria di atas tidak terpenuhi. Jadi, ini pertanyaan besar, sebenarnya yang mengetahui duduk permasalahnya ada di Kementerian Keuangan.
“Bisa jadi, kita melihat, sebagai analis dari luar, memang ada persoalan di pemerintah pusat. Terutama di awal-awal tahun anggaran, bisa saja sumber-sumber keuangan pemerintah pusat masih terbatas. Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan transfer daerah,” ungkap Asep.
Disarankan, pemerintah daerah tetap mengutamakan kejujuran dalam menyajikan data-data. Karena data-data itu akan berpengaruh pada formulasi perhitungan transfer pemerintah pusat ke daerah. Selain itu juga senantiasa memperbaiki tata kelola keuangan APBD, dengan begitu akan diberi kepercayaan mengelola anggaran oleh pemerintah pusat. (art)






