PARLEMENTARIA.COM – “Saya melihat bahwa dalam konteks Indonesia Emas 2045 dan Pusat Halal dunia tahun 2029, maka kerja-kerja BPJPH itu bukan hanya kerja administratif saja konteksnya hari ini.”
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriamy Gantina menegaskan target Indonesia menjadi pusat halal dunia pada 2029 mendatang dinilai menjadi dalih adanya pergeseran fundamental peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tidak lagi dipandang sebatas lembaga administratif, melainkan bagian dari arsitektur kebijakan nasional dalam penguatan sistem halalisasi.
“Perubahan peran tersebut menuntut BPJPH untuk membangun sistem halal nasional yang berkelanjutan dan tahan uji,” katanya, dilansir dpr.go.id.
Menurutnya, kerja-kerja BPJPH saat ini harus melampaui capaian administratif jangka pendek, terutama menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.
Selain itu, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti besarnya kepercayaan publik yang melekat pada BPJPH sebagai lembaga negara.
Menurutnya, posisi tersebut dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan legitimasi kebijakan halal, perlindungan konsumen, serta daya saing Indonesia dalam ekosistem halal global.
“Kepercayaan masyarakat ini sangat besar kepada BPJPH. Terutama yang menyangkut dengan instrumen publik terhadap kepercayaan public trust. Kemudian juga perlindungan konsumen dan daya saing geopolitik halal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Selly mengingatkan agar desain kebijakan dan penganggaran BPJPH benar-benar diarahkan untuk memperkuat sistem halal nasional secara menyeluruh.
Hal itu dinilai penting agar target nasional, baik pemberlakuan wajib halal 2026 maupun visi pusat halal dunia 2029, dapat tercapai secara substansial dan berkelanjutan.
“Karena hari ini bukan hanya untuk mengejar keberhasilan dari sisi administrasi jangka pendek saja,” pungkasnya. (e2)
Teks Foto: anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriamy Gantina. (f: dpr.go.id)
