PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai pergantian kepemimpinan tersebut harus menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Yahya, BGN memiliki peran strategis karena mengelola salah satu program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan.
“Saya memandang penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN merupakan langkah yang tepat. Pengalamannya turun langsung melakukan pengawasan ke berbagai daerah menjadi modal penting untuk memahami persoalan riil pelaksanaan MBG di lapangan,” ujar Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, Kepala BGN yang baru akan menghadapi pekerjaan besar. Setidaknya, terdapat tiga agenda mendesak yang harus segera dibenahi agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, transparan, dan aman bagi masyarakat.
Pertama, Yahya menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola anggaran dan operasional. Ia menegaskan, transparansi serta akuntabilitas keuangan harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan program MBG, mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut.
“Perbaikan akurasi data penerima manfaat juga harus menjadi perhatian serius. Selain itu, rantai pasok dari pusat hingga daerah perlu dipastikan efisien dan bebas dari kebocoran,” kata Yahya.
Kedua, Yahya mendorong BGN memperkuat disiplin pelaksanaan serta standardisasi layanan di seluruh unit penyedia makanan. Menurutnya, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus dijalankan secara ketat dan konsisten.
Ia mengingatkan, sejumlah insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pelaksana program. Karena itu, aspek higienitas, kualitas bahan baku, serta pengawasan makanan harus ditempatkan sebagai prioritas.
“Targetnya harus zero accident. Pengawasan berkala tidak boleh longgar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII tersebut.
Ketiga, Yahya menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Ia menilai, salah satu kendala dalam pelaksanaan program berskala nasional adalah masih adanya ego sektoral antarinstansi.
Karena itu, Kepala BGN yang baru diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih solid dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah.
“Sinergi lintas sektor sangat menentukan keberhasilan MBG, terutama dalam memperkuat fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Yahya menambahkan, masyarakat kini menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru BGN. Ia berharap BGN tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi mampu menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional.
“BGN harus mampu memastikan program MBG berjalan aman, disiplin, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Sal)
