PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, mengkritisi desain Underpass Gatot Subroto di Kota Medan, yang menurutnya kurang tepat jika dilihat dari perspektif kebutuhan jangka panjang.
Ia menilai solusi underpass tidak seharusnya menjadi pilihan utama, terlebih di kawasan perkotaan dengan pertumbuhan volume kendaraan yang terus meningkat. Menurutnya, desain awal berupa flyover justru lebih rasional dan berkelanjutan.
“Kalau secara kemacetan, ini mungkin dianggap solusi. Tapi saya kritik secara tegas, seharusnya dari awal ini flyover, bukan underpass. Flyover memungkinkan pertumbuhan badan jalan ke atas. Di negara-negara maju, jalan itu bertingkat,” ungkapnya, dilansir dpr.go.id.
Hal tersebut disampaikan Musa Rajekshah saat melakukan peninjauan Underpass Gatot Subroto, Kota Medan, sekaligus peninjauan sarana dan prasarana infrastruktur serta penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026).
Ia mempertanyakan perubahan desain proyek yang awalnya direncanakan sebagai flyover namun kemudian berubah menjadi underpass, dan meminta adanya penjelasan yang jelas serta transparan terkait keputusan tersebut.
“Kita berpikir jangka panjang. Pertumbuhan badan jalan ini akan terus terjadi. Kenapa desainnya berubah? Ada apa? Ini yang harus dijelaskan,” tegas Musa Rajekshah.
Terkait persoalan pembebasan lahan, Musa Rajekshah menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dihindari dalam pembangunan infrastruktur, seiring dengan perkembangan kota dan kebutuhan mobilitas masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat terdampak.
“Pembebasan lahan itu pasti terjadi, karena kota berkembang, jalan berkembang. Tapi pemerintah harus punya rencana tata ruang kota yang jelas dan jangka panjang. Masyarakat yang terdampak juga harus dipikirkan, ditempatkan di hunian yang lebih layak,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terkoneksi antara perencanaan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, agar manfaatnya optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Pembangunan jangka menengah dan panjang nasional harus sejalan dengan pembangunan daerah. Semuanya harus terkoneksi dengan baik. Kalau tidak, nanti yang terganggu bukan hanya lalu lintas, tapi ekonomi kita secara keseluruhan,” tegasnya. (e2)
Teks Foto:
Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah. (f. fraksigolkar.com)
