PARLEMENTARIA.COM – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan pasca bencana banjir dan longsordi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dia menilai kerusakan sekolah dan terganggunya proses belajar dalam skala besar membutuhkan langkah yang lebih cepat, terstruktur, dan didukung anggaran tambahan.
“Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak,” tegas Hetifah dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikdasmen, di gedung DPR RI, Senin (8/12/2025).
Komisi X mendorong Kemendikdasmen mengalokasikan tambahan anggaran pada APBN 2026 dan memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, pola pembelajaran, serta asesmen di wilayah yang masih dalam status tanggap darurat.
Hetifah meminta Kemendikdasmen memberikan fleksibilitas pembelajaran bagi daerah terdampak, memperluas layanan psikososial, serta memasukkan pengaturan pendidikan dalam situasi bencana ke dalam RUU Sisdiknas.
Ia menilai perlindungan pendidikan dalam situasi bencana perlu dicantumkan secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas agar memiliki kepastian hukum. “Kita perlu regulasi yang menjamin bahwa dalam kondisi apa pun, pendidikan tetap jalan. Ini bukan pilihan, ini kewajiban negara,” ujarnya.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti memaparkan bahwa 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan. Banyak sekolah rusak, akses terputus, dan sebagian digunakan sebagai posko pengungsian.
Melihat skala kerusakan tersebut, Komisi X meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar segera kembali berjalan. “Yang paling penting sekarang adalah memulihkan sekolah, mengamankan anak-anak, dan memastikan mereka bisa kembali belajar secepat mungkin,” kata Hetifah.
Hetifah memastikan Komisi X akan terus mengawal percepatan pemulihan pendidikan. “Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak. Pemulihan harus cepat dan berpihak pada masyarakat terdampak,” tegasnya. (*)
