PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maupun pelayanan publik. Ia menegaskan, keberadaan BUMD tidak boleh menyimpang dari filosofi dasar yang diamanatkan dalam regulasi, yakni sebagai penopang perekonomian daerah, sumber pendapatan, sekaligus penyedia layanan bagi masyarakat.
Khozin menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, BUMD diharapkan dapat berkontribusi pada tiga aspek utama: menambah fiskal daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMD justru tidak memberikan umpan balik positif terhadap keuangan daerah.
“Alih-alih memberi keuntungan untuk menambah fiskal daerah, banyak BUMD justru tidak sehat dan membebani keuangan daerah,” ujar Khozin dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (27/8/2025).
Ia mencontohkan kondisi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana dari lima BUMD yang ada, hanya satu yang dinilai sehat, yakni Bank Pembangunan Daerah NTT. Sementara empat BUMD lainnya memiliki rasio yang timpang antara penyertaan modal daerah (PMD) dengan dividen yang dihasilkan.
Melihat kondisi tersebut, Khozin mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja BUMD. “Kalau memang sehat, ya diperkuat. Kalau tidak sehat, harus dicari akar masalahnya. Tapi kalau sudah tidak mungkin diselamatkan, lebih baik ditutup saja,” tegasnya.
Khozin mengingatkan, keberadaan BUMD jangan sampai berlawanan dengan filosofi awal pembentukannya. “BUMD seharusnya menopang keuangan daerah, bukan menjadi tempat bakar uang daerah,” tandasnya. (*)
