Oleh: Syafruddin AL/Wartawan Senior
Di tengah gemuruh Kota Jakarta yang tak pernah lelap, Jumat 18 Juli 2025 menjadi hari yang mengukir sejarah tersendiri bagi seorang pemimpin dari daerah. Seorang putra Minangkabau yang baru saja menjadi Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, John Kenedy Azis, berdiri tegap mengenakan stelan jas formalnya.
Bukan di podium politik, melainkan di panggung akademik Universitas Trisakti di Jl. Kiyai Tapa, Jakarta Barat. Di sanalah ia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum—cum laude, sebuah predikat yang tak lahir dari sekadar status, melainkan buah dari kedalaman riset dan kesetiaan pada intelektualitas.
Tak ada gembar-gembor. Yang hadir adalah khidmat, yang mengalun adalah ketegasan visi. Dalam sidang terbuka promosi doktor itu, John Kenedy Azis berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul: “Rekonstruksi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Menjadi Sistem Proporsional Tertutup untuk Meningkatkan Kinerja Lembaga Anggota DPR dan Partai Politik yang Berkualitas.”
Disertasi ini adalah sebuah gagasan yang tak main-main. Ia mengajak kita menengok ulang fondasi demokrasi yang selama ini kita pijak. Lewat risetnya, ia membedah lubang-lubang dalam sistem proporsional terbuka dan menawarkan jalan keluar: sistem proporsional tertutup yang diyakininya mampu memperkuat partai politik, meningkatkan akuntabilitas, serta melahirkan parlemen yang lebih profesional dan berintegritas.
“Rekonstruksi sistem pemilu menuju proporsional tertutup adalah langkah strategis untuk memperkuat struktur partai politik, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong lahirnya legislator yang lebih berkualitas di parlemen,” tegas mantan Anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) tersebut dengan nada penuh keyakinan.
Tim promotor dan para penguji yang dipimpin promotornya Prof. Dr. Bintan R Saragih, S.H., tak sekadar menyimak. Mereka mengapresiasi. Disertasi itu dinilai memiliki kontribusi nyata bagi ilmu hukum tata negara, terutama dalam mengarahkan sistem elektoral Indonesia ke arah yang lebih matang.
Auditorium Prof. Suherman, Gedung H, Univ. Trisakti, hari itu bukan sekadar tempat pengukuhan akademik. Ia berubah menjadi ruang penghormatan—bagi seorang pemimpin yang tak menjadikan gelar sebagai pencapaian pribadi semata, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan intelektual untuk menghadirkan kebijakan publik yang berdampak nyata.
“Gelar ini bukan sekadar prestasi akademik, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab saya untuk membumikan ilmu, menjadikannya pijakan dalam setiap kebijakan yang saya ambil—demi masyarakat, khususnya di Padang Pariaman,” ucap suami Ny. Hj. Nofrionita ini dengan mantap.
Bagi Ajo JKA-sapaan akrabnya– gelar doktor ini bukan garis akhir, melainkan bab baru dari perjalanan panjang seorang tokoh nasional yang menjahit antara praktik kepemimpinan di daerah dan kekuatan pemikiran. John Kenedy Azis kini menapaki jalan kepemimpinan dengan bekal yang lebih lengkap—penuh keteguhan, namun juga kesadaran akademik.
Dari “Ngari Para Ajo” yang membesarkannya, ia melangkah ke ruang-ruang ilmiah dengan tekad sederhana namun kuat: ilmu bukan hanya untuk tahu, tapi untuk merawat negara dan membela rakyat.
Bupati Padang Pariaman yang belum enam bulan memimpin itu, tak hanya menjadi inspirasi bagi birokrat. Ia kini menjadi simbol bahwa gelar bukan pajangan, tapi janji. Janji untuk berpikir lebih dalam, bertindak lebih bijak, dan memimpin dengan lebih bermakna.
Dan mungkin, kalau kita dengar lebih saksama, dari podium ruang sidang Univ. Trisakti itu, ia sedang berbisik pada generasi muda: “Jangan berhenti pada kekuasaan. Beranilah berpikir. Beranilah belajar. Karena dari sanalah bangsa ini bisa benar-benar bertumbuh.”
Biodata Singkat
H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., adalah putra Sungai Geringging, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia adalah seorang politisi senior dari Partai Golkar yang telah dua kali menjabat sebagai anggota DPR RI, mewakili Sumatera Barat II. Dari karir politiknya, John dikenal sebagai figur yang selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, tanpa pandang bulu.
Lahir pada 6 Juni 1959, John Kenedy Azis adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Ia tumbuh besar di kampung asalnya Sungai Geringging, dalam keluarga berada tapi hidup sederhana dan disegani.
Sejak kecil, John telah terbiasa dengan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras yang diwariskan orang tuanya.
Pendidikan formalnya dimulai dari SD di kampung halamannya, berlanjut ke SMP di Sungai Geringging, dan SMA Negeri 2 Padang, hingga akhirnya meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung. Tak cukup sampai di situ, John melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Trisakti, Jakarta, bahkan kini univeritas swasta terang itu mengantarkannya menjadi seorang doktor ilmu hukum.
Karir profesional John tidak dimulai dari politik. Ia terlebih dahulu meniti karir di perbankan dan kantor hukum, membuktikan dirinya sebagai sosok yang tangguh dalam dunia kerja. Setelah berkarir sebagai manajer di berbagai perusahaan, ia mendirikan firma hukum sendiri, John Azis & Associates, yang terus berkembang hingga kini. Pengalamannya di sektor ini menjadi fondasi kuat saat ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR RI selama dua periode: 2014-2019 dan 2019-2024.
Di akhir masa tugasnya sebagai wakil rakyat di Komisi VIII DPR RI, Ajo JKA menorehkan sebuah kritikan yang tajam dan menggelegar atas dugaan penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, di mana, terjadi jual beli kuota haji oleh oknum Kementerian Agama dengan menterinya waktu itu Yaqul Staquf.
“Puluhan tahun calon hani menunggu, dari seribu dua ribu rupiah mereka mengumpulkan uang, kok seenaknya saja anda memberikan jatah untuk orang kaya,” kritik Ajo waktu itu yang berujung dibentuknya Panitia Khusus oleh Komisi VIII.
Setelah dari DPR, Ajo JKA yang saat ini juga Ketua Umum DPP Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) dan Ketua Umum Alumni SMPN 1 Sungai Geringging itu, pulang kampung untuk lanjut menjadi bupati periode 2025-2030 di tanah kelahirannya, Padang Pariaman. Insya Allah. (*)
