PARLEMENTARIA.COM – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk menyelesaikan polemik angkutan online yang telah lama bergulir.
Ia menekankan pentingnya mencari win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak agar sektor ini dapat berjalan dengan baik tanpa timpang sebelah.
Politisi PDI-Perjuangan menilai pemerintah seharusnya isu angkutan online terselesaikan jika belajar dari pengalaman negara-negara lain. Ia mengakui adanya keterbatasan untuk menyelesaikan masalah ini karena absennya undang-undang khusus yang mengatur angkutan online.
Apalagi, jelasnya, regulasi angkutan online masih sebatas Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen), yang sepenuhnya merupakan domain pemerintah.
“Berdasarkan masukan yang dialami masyarakat dan seterusnya haruslah rasa keadilan itu tergambar, negara harus hadir di saat-saat rakyat membutuhkan,” ujar Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Dia menegaskan negara harus hadir saat rakyat membutuhkan solusi konkret. Kehadiran negara harus diwujudkan dengan arif dan bijaksana melalui kebijakan yang diterbitkan. Mengingat jutaan mitra angkutan online dan jutaan UMKM yang terlibat merupakan roda ekonomi penting yang sedang berputar.
“Ini kita minta pemerintahan mengkaji ini secara cermat, secara arif dan bijaksana dengan dalil-dalil data yang betul-betul valid, Pak, supaya keputusannya diambil nanti adalah betul-betul keputusan yang memenangkan semua pihak,” harapnya. (*)
