PARLEMENTARIA.COM – Keluarga korban penumpang Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawan 29 November 2018 lalu mengadu ke DPR, Senin (21/1/2019). Mereka diterima Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Mereka merasa kecewa dengan upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam musibah kecelakaan pesawat itu selama ini, termasuk kepada maskapai penerbangan bertiket “murah” tersebut. Rasa kecewa juga mereka tujukan kepada pemerintah tidak lagi berupaya untuk menemukan keluarga mereka sejak pencarian korban dihentikan sejak November 2018 lalu.
Proses pencarian dan identifikasi korban sudah resmi dirampungkan sejak Jumat (23/11/2018) lalu. Tim Disaster Victim Identification (DVI) berhasil mengidentifikasi 125 dari total 189 penumpang pesawat nahas tersebut.
“Artinya masih ada 64 korban yang hingga saat ini masih berada di dalam laut perairan Karawang,” kata kuasa hukum keluarga korban Lion Air JT 610, Oktober Manurung. SH dengan nada penuh kecewa.
Menanggapi keluhan keluarga korban Lion Air tersebut, Fahri Hamzah mencium adanya konflik kepentingan dalam proses pencarian korban Lion Air JT 610 tersebut. Pasalnya, sampai tiga bulan pencarian korban pesawat yang menelan korban jiwa sebanyak 189 orang itu belum maksimal dilakukan.
“Saya shocked, karena sampai tiga bulan rupanya urusan yang paling penting, yaitu tentang korban dan keluarganya masih terbengkalai, dan menyisakan banyak sekali pertanyaan yang besar,” kata Fahri Hamzah.
Fahri menduga pencarian korban Lion Air JT-610 tidak dilakukan secara maksimal karena pemilik maskapai Lion Air, Rusdi Kirana adalah bekas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan sekarang menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia.
“Pemilik Lion Air ini dulu adalah Dewan Pertimbangan Presiden yang sekarang jadi Duta Besar RI Malaysia. Nah adanya semacam kegamangan di antara pejabat itu tidak boleh disebabkan oleh indikasi Lion Air itu milik pejabat,” kata dia.
Karena itu, Fahri meminta pemerintah mengambil alih pencarian dan mengurus keluarga korban dari maskapai Lion Air agar keluarga korban mendapatkan kepastian tentang nasib korban yang belum diketemukan.
“Pemerintah harus profesional dalam hal ini, bukannya sebaliknya. Ketidakprofesionalan pemerintgah ini mengakibatkan tindakan yang tidak tajam dari pejabat,” sindir anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (chan)
