Pengawasan

Kesalahan Koordinasi Penanganan Korban Gempa Lombok Harus Diminimalisir

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar segala kesalahan koordinasi dan komunikasi dapat diminimalisir dalam suasana yang sangat genting dalam menangani gempa Lombok. Ia menyatakan bahwa seringkali ia mendapati laporan persoalan mitigasi dan rehabilitasi dengan realita yang ada sangat jauh berbeda.

Politisi Partai Gerindra ini menilai bahwa masih banyak warga yang belum mendapat aliran dana bantuan di lapangan. Hal ini jelas berbeda dengan laporan yang sudah diklaim sangat baik yang masuk dan diterima oleh DPR RI.

“Masalah koordinasi dalam tingkat emergency seperti ini jadi sangat penting. Dari laporan di atas kertas yang kita terima, realitanya masih berbeda di atas lapangan,” ujar Fadli dalam rapat konsultasi bersama para menteri di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (10/9/2018).

Apalagi menurutnya ketika sudah membicarakan soal dana bantuan, tentu akan menjadi lebih sensitif lagi. Harus ada kejelasan terkait sifat penyaluran yang sejauh ini masih simpang siur. Ada beberapa nominal bantuan yang telah diberikan pemerintah, namun belum ada informasi yang valid.

“Apa betul angkanya macam-macam? Ada yang hampir Rp1 triliun ada yang Rp4 triliun, ada yang mengatakan Rp38 miliar dan sifatnya yang benar yang mana. Itu artinya penyalurannya apakah kepada instansi-instansi pemerintah, kepada masyarakat atau BNPB juga,” tanya Fadli.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan dalam hal seperti ini sangat dibutuhkan. Ia juga meminta agar ada revisi mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok, supaya permasalahan koordinasi yang terutama terjadi dalam penanganan gempa Lombok ini segera selesai.

“Saya kira kebijakan ini memang diperlukan dan saya berharap memang soal Inpres ini sebaiknya direvisi supaya tidak ada diskriminasi terhadap wilayah lain. Karena bila ini didiamkan saja akan menjadi satu persoalan baru kalau yang disebut hanya Lombok saja, dan wilayah lain yang terdampak hanya disebut sebagai bagian dari embel-embel,” pungkas politisi dapil Jawa Barat ini.

Hadir dalam rapat itu dari perwakilan pemerintah, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. ((chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top