Pengawasan

Fahri Hamzah: Birokrasi Kebencanaan Belum Solid

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin rapat konsultasi yang diadakan DPR RI terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. DPR memanggil semua menteri, kepala lembaga dan badan terkait pemulihan NTB di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara 2 DPR RI, Senin (10/9/2018).

Rapat Konsultasi diadakan sebagai kelanjutan forum diskusi terarah yang sebelumnnya didakan DPR melibatkan lembaga pemerintah setingkat Dirjen dan lembaga masyarakat serta kemanusiaan.

Fahri Hamzah menilai birokrasi kebencanaan belum solid. Hal tersebut tampak dari data yang simpang siur dan prosedur lamban padahal situasinya serba darurat.

Rapat Konsultasi menghasilkan 5 poin kesimpulan yang diharapkan Fahri untuk dibawa ke rapat kabinet Presiden Jokowi. Salah satu poin tersebut adalah revisi Inpres No. 5 tahun 2018 dengan memasukkan kawasan Sumbawa yang juga terdampak gempa dan masuk di dalam Inpres akan kami catat dan pertimbangkan.

Diantara kesimpulan rapat yang lain yakni penyederhanaan birokrasi penangan bencana, kepastian alokasi pembiayaan pemulihan gempa, tinjau ulang pembangunan hunian sementara (huntara) yang berdasarkan temuan sangat dibutuhkan para pengungsi serta percepatan transfer dana bantuan stimulan agar segera dimanfaatkan masyarakat.

Rapat Konsultasi dihadiri unsur pemerintah lengkap, diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan Nasional, Kepala BNPB. Dari unsur pemerintah provinsi dan perwakilan masyarakat hadir senator DPD NTB, Anggota DPR RI Dapil NTB, serta Ketua DPRD NTB dan perwakilan pemerintah provinsi NTB. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top