Peristiwa

Komisi X Kunjungi Lombok Pasca Gempa

PARLEMENTARIA.COM– Gempa beruntun yang menguncang bumi Lombok beberapa waktu lalu mengakibatkan duka mendalam buat masyarakat pulau seribu masjid tersebut.

Tidak hanya ratusan nyawa melayang, ribuan harus mendapat pertolongan medis tetapi ribuan rumah, bangunan dan fasilitas umum termasuk sekolah dan gedung perkantoran rusak. Bahkan ada yang sampai rata dengan tanah.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hingga 28 Agustus 2018, jumlah kelas yang rusak 3.691 lokal dan siswa yang terdampak guncangan gempa mencapai 158.067 orang.

Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, parawisata dan ekonomi kreatif melakukan kunjungan spesifik ke Lombok awal pekan ini untuk meninjau fasilitas pendidikan pasca gempa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin kepada Parlementaria.com melalui WhatsApp (WA) mengatakan, untuk sementara para peserta didik terpaksa belajar di tenda-tenda darurat karena sekolah mereka sudah tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Kita meninjau sejumlah lokasi. Banyak relawan yang bekerja keras mendata kerusakan akibat gempa. Saat ini kegiatan belajar dilakukan di tenda-tenda darurat. Tidak hanya belajar, siswa juga diberikan trauma healing. Kita ingin Lombak segera bangkit,” ujar Hetifah.

Untuk penanganan pendidikan pasca gempa, menurut Hetifah, Kemendikbud telah merencanakan bantuan Rp 229 miliar. Bantuan tersebuti antara lain bakal digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenda sekolah darurat dan perlengkapan belajar.

Tidak hanya bantuan fisik, wakil rakyat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur dan Utara itu menyebut, pemerintah juga akan memberikan bantuan khusus bencana.

“Bakal ada kebijakan jangka pendek dan menengah. Kemendikbud akan memberikan tunjangan untuk enam bulan buat Guru PNS Rp 1,5 juta per bulan, Guru Non PNS Rp 2 juta per bulan, terhitung mulai 1 Agustus 2018”, kata Hetifah.

Dikatakan, Komisi X mengapresiasi upaya cepat responsif Kemendikbud terhadap penanganan pendidikan yang terdampak bencana di Lombok. Komisi X juga meminta Kemendikbud segera menerbitkan Permendikbud tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan menyusun anggaran untuk 2019 yang responsif terhadap bencana.

Hairil, guru yang bertugas mengajar di tenda-tenda sementara mengatakan, untuk kegiatan belajar masih terdapat kekurangan tenda. Untuk tenda belajar masih kurang. Khusus tingkat SD, dibagi menjadi dua ruang di BNPB kelas 4,5,6 sedangkan di tenda Kemdikbud kelas 1,2,3.

“Sebenarnya, semua ini sangat tidak ideal dalam proses belajar mengajar. Namun, harus kami maksimalkan kondisi ini agar murid bisa belajar karena anak-anak begitu semangat ingin sekolah. Itu yang menjadi motivasi kami selaku pendidik,” kata Hairil.

Tak hanya ruang terbatas, Hairil juga mengeluhkan keterbatasan buku-buku siswa. Menurut Hairil, saat ini buku siswa belum ada sehingga para pengajar memberikan materi secukupnya. Yang penting tidak keluar dari kurikulum pendidikan. Selain itu, menurut Hairil semua peralatan sekolah juga rusak.

“Kami berharap kepada pemerintah agar segera menyalurkan bantuan. Juga kesejahteraan guru diperhatikan pasca gempa yang melanda daerah kami termasuk rumah guru yang sudah rusak dan alat transportasi yang rusak,” demikian Hairil. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top