Pengawasan

Dana Desa Belum Cair, DPR Minta Kemendagri Lakukan Pendampingan

PARLEMENTARIA.COM– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo melalui Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan pendampingan kepada desa-desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan adanya pendampingan, kata laki-laki yang akrab disapa Bamsoet ini, desa yang ada di NTT bisa segera mencairkan dana untuk desa yang sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seperti diberitakan, 3.025 desa dari total 3.026 desa yang ada di NTT sampai akhir April 2018 belum menerima Dana Desa. Menurut data, baru satu desa di Kabupaten Sabu Raijua yang telah menerima Dana Desa pada tahap pertama di bulan Maret lalu.

“Kita dorong pihak pemerintah untuk mengurus maupun pencairan dana desa itu guna pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target,” pinta Bamsoet kepada awak media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pekan ini.

Selain itu Mendagri, politisi senior Partai Golkar tersebut juga meminta Komisi II DPR mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pelatihan kepada aparat desa tentang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban bagi aparatur desa serta memperkuat jaringan internet di setiap desa.

Dari informasi, selama ini ada dua kendala dalam proses pencairan dana desa di NTT. Pertama penetapan APBDes yang terlambat dan yang kedua adalah, keterlambatan bupati menetapkan peraturan bupati (Perbup) tentang besaran dana desa.

Dua hal itu selalu menghambat pencairan dana desa. Hal itu pula membuat Ketua DPR meminta pihak pemerintah menindak lanjuti persoalan itu. Karena itu, Komisi II DPR melalui Kemendagri harus mendorong Aparat Desa untuk berkomitmen pada beberapa hal.

“Pengoptimalan penggunaan Dana Desa, sehingga masyarakat desa bisa merasakan manfaatnya, serta pengelolaan Dana Desa berjalan secara benar dan jauh dari penyalahgunaan. Masyarakat juga harus lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa,” demikian Bambang Soesetyo. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top