Pengawasan

Fadli Zon: Pembentukan Pansus TKA Bukan Persoalan Oposisi

PARLEMENTARIA.COM – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) masih memunculkan sikap pro kontra diantara politisi DPR.

Wakil Ketua DPR dari Gerindra berpandangan bahwa pembentukan Pasus TKA tersebut diperlukan untuk menyelidiki masalah tenaga kerja asing di Indonesia.

Namun di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar DPR RI Ichsan Firdaus menilai pembentukan Pansus tersebut tidak perlu karena lebih dibutuhkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.

Beda pandang mengenai pembentukan Pansus TKA tersebut mencuat dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Adu Kuat Pansus Angket TKA’ di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/5/2018).

Fadli Zon mengemukakan, sampai sekarang sudah ada 8 orang yang telah menandatangani Pansus yang diinisiasinya, termasuk Fraksi PKS dan akan menyusul fraksi lain.

“Karena masih dalam masa reses belum terkumpul, namun saya yakin akan terpenuhi syarat minimal 25 orang dari lebih dari satu fraksi,” ujar politisi Partai Gerindra itu

“Pembentukan Pansus adalah hal yang wajar bagi DPR dalam menggunakan haknya. Pansus Angket adalah solusi untuk menyelidiki dan bukan persoalan oposisi atau dukungan kepada pemerintah. Ini adalah persoalan bangsa yang menyangkut kedaulatan Indonesia yang tidak boleh regret satu haripun, karena tidak mengoreksi ini,” tegas Fadli.

Ditegaskan Fadli, jangan sampai seperti negara lain, begitu banyak masuk orang dan kemudian menjadi masalah sosial, budaya dan politik serta bisa memicu konflik yang tidak perlu.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ichsan Firdaus menyatakan tidak setuju dibentuk Pansus Angket TKA.

Alasannya, yaitu sesuai hasil rapat Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan, pihaknya melihat yang perlu diperkuat adalah pengawasan TKA sejak datang hingga bekerja di Indonesia.

“Fraksi Partai Golkar menolak Pansus Angket ini karena yang perlu adalah memperkuat pengawasan dari pusat hingga daerah,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.

Dia mengakui ada permasalahan hadirnya TKA di Tanah Air, sehingga pihaknya mendorong dibentuk Satgas Pengawasan TKA dan di Komisi IX akan membentuk Tim Pengawas TKA. Artinya lanjut Ichsan, persoalan TKA ini perlu diperkuat pengawasannya di lapangan. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top