Pengawasan

Kemenag Belum Serius Tangani Travel Umroh Bodong

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzlily menilai Kementerian Agama (Kemenag) belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan banyaknya travel umrah bodong yang telah merugikan ratus ribu orang.

“Kami belum melihat Kemenag punya kesungguhan untuk melakukan konsolidasi terkait dengan kasus jemaah umrah yang gagal berangkat. Mestinya ada klarifikasi terang benderang dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini,” kata Wakil Ace Hasan Syadzlily ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim, di Gedung DPR, Kamis (26/4/2018).

Ketidakseriusan Kemenag itu terlihat dari pernyataan Direktur Umroh dan Haji Khusus Kemenag dalam rapat dengar pendapat itu hanya bersifat normatif, tidak solutif dan hingga kini tidak jelas kelanjutannya.

“Korban travel bermasalah yang mencapai ratusan ribu orang dan kerugian uang jemaah umroh hingga triliunan rupiah, sebetulnya ingin kepastian, baik soal keberangkatan maupun posisi uangnya. Kalau pun sudah diproses hukum, sampai dimana posisinya,” katanya.

Anggota Komisi VIII Choirul Muna bahkan menyebut Direktur Umrah tidak punya nyali. “Selama ini Direktur Umrah jawabannya lembek, tidak punya nyali dan tidak tegas. Dia punya regulasi tapi tidak bisa mengeksekusi yang akhirnya merugikan jemaah,” tegas politisi NasDem ini.

Kalau begini terus, lanjut Muna, suasana jemaah yang jadi korban akan meledak lagi. Karena itu, kalau pada masa sidang mendatang tidak ada hal yang bisa memberi solusi, terlebih Kemenag memberikan izin travel dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) yang menurut MUI sifatnya ghoror. Padahal ghoror itu haram hukumnya, mengapa Kemenag tidak menyetop travel bodong tersebut.

“Ini warning terakhir dari Komisi VIII. Sejak kasus First Travel, mengapa Kemenag tidak mengembangkan hingga aparat terbawah, sehingga muncul kasus serupa,” tegasnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi VIII Achmad Mustaqim. Ia sependapat bahwa jawaban Direktur Umrah tidak merefleksikan hasil kesimpulan raker dengan Menag sebelumnya.

Pemaparannnya dinilai semuanya normatif, dan tidak lengkap. Sebab bila menyebut biro perjalanan wisata mestinya merefleksikan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya UU yang tidak dimasukkan, maka putus mata rantainya.

“Harus ada solusi konkret dari travel bermasalah ini, agar tidak melebar kemana-mana. Dalam catatan kami, kalau Abu Tours ditambah kasus First Travel dan lainnya, maka korbannya menembus angka 200 ribu lebih jemaah umroh gagal berangkat,” katanya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top