Pengawasan

DPR Minta Aparat Berwenang Beri Sanksi Pencemar Lingkungan

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan meminta aparat berwenang memberikan sanksi tegas sesuai Undang-undang terhadap mereka yang mencemari lingkungan.

Permintaan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini berkaitan dengan tumpahan minyak berasal dari Kapal MV Ever Judger berbendera China yang melintas di Perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa hari lalu.

Tumpahan minyak yang begitu luas menimbulkan kebakaran. Tak hanya satu tongkang membawa 70.000 ton batu bara terbakar tetapi juga kapal nelayan yang menelan korban jiwa.

“Tidak hanya itu, tumpahan minyak dari kapal berbendera China tersebut juga mencemari laut Indonesia yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dan juga biota laut,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah ini.

Dikatakan, kita sudah capek dengan komentar-komentar. Namun, tidak ada action apapun dari pihak berwenang. Kalau hanya komentar saja yang disampaikan dan tidak ada action apapun, sampai berbuih-buih berbicara, hanya bakal menjadi tontonan saja. “Kita ada UU Lingkungan Hidup, jadi tolong konsisten untuk ditegakkan,” tegas Taufik.

Taufik melalui Komisi I DPR mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta penjelasan Kedutaan Besar Republik Rakyat China terkait dengan Kapal MV Ever Judger yang terbakar di wilayah Indonesia dan berakibat jatuh korban Warga Negara Indonesia (WNI) terbakar akibat dari tumpahan minyak.

“Panggil Kedubes China secara benar. Jangan seperti dulu, ada kejadian serupa dan merusak ekosistem terumbu karang didiamkan. Bahkan tidak ada beritanya lagi. Sekarang harus konsistensi melaksanakan UU itu. Harus tegas kita, kalau tidak rusak kita semua,” tegas Taufik.

Dia mengharapkan penangan perairan harus diperkuat baik melalui Dirjen Perhubungan Laut, maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Lembaga itu harus diberi ruang yang bisa memberikan sanksi secara tegas kepada siapapun pelanggar aturan-aturan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki.

“Jadi, katakanlah menyangkut pencemaran minyak di laut ya tegakkan UU Lingkungan Hidupnya. Kemudian batas teritorial yang dilanggar kapal asing, ya harus Badan Keamanan Laut (Bakamla) harus bertindak. Jangan seolah-olah ini menjadi hal-hal yang didiamkan,” demikian Taufik Kurniawan. (art)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top