Pengawasan

DPR Desak Pemerintahan Jokowi Serius Benahi Aktivitas Tambang Mineral

PARLEMENTARIA.COM– Komisi VII DPR RI yang membidangi pengawasan Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Riset& Teknologi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendesak pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius membenahi aktivitas pertambangan mineral dan batubara yang berpotensi menyalahi aturan.

Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan, penegakan hukum dan penerapan regulasi perizinan. Ini harus dikontrol agar aktivitas penambangan ilegal dapat dicegah.

“Sesuai dengan tugas kedewanan, hal semacam ini tentu dalam pengawasan kami, apalagi terkait perizinan. Kalau melanggar aturan, kami akan minta pihak berwenang menindaknya,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron dalam keterangan yang diterima Parlementaria.com, Senin (2/4).

Menurut politisi senior Partai Demokrat tersebut, Komisi VII dan pemerintah sudah sepakat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan minerba di Tanah Air.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Minerba. “Bahkan kami sudah membentuk tim investigasi gabungan bersama Kementrian ESDM dan Kementerian LHK untuk mengawasi seluruh aktivitas pengolahan minerba di tanah air,” terang wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat VIII tersebut.

Dikatakan, selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan termasuk pemberian sanksi.

“Itu tentu sesuai tupoksi yang diatur UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.
Sanksi atas pelanggaran hukum tergantung kadarnya, bisa peringatan, pencabutan izin bahkan sampai menjatuhkan hukuman pidana atau denda.”

Komentar tersebut berkaitan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengolahan mineral secara ilegal di daerah. Salah satunya terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Dugaan itu terkuak dari temuan terhadap aktivitas salah satu perusahaan pemegang Usaha Pertambangan (IUP) Batuan, PT Babarina Putra Sulung di Babarina, Desa Muara Lapao Pao, Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, IUP Batuan atas nama PT Babarina Putra Sulung itu diterbitkan 9 Januari 2018 dengan No. 08/DPM-PTSP/ I / 2018.

Secara administrasi, perusahaan itu hanya mengantongi pengolahan batuan, namun dalam kenyataannya mengolah mineral berupa ore nikel. Sedangkan modusnya, dalam melakukan aktivitas penambangan Nikel bukan batuan, perusahaan itu malakukan pemuatan tanah urukan yang dinaikkan ke kapal tongkang untuk dijual ke PT Waja Inti Lestari (WIL).

Dari lokasi PT WIL, tongkang itu dibuatkan berita acara verifikasi oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra dan izin berlayar kapal tongkang dari Syabandar Kolaka untuk dijual kepada Perusahaan pemilik smelter di Morowali.

Ironsinya, aktivitas tersebut terus berlangsung hingga saat ini tanpa adanya pengawasan atau penindakan dari pihak Kementrian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, pihak syahbandar Kolaka, maupun jajaran Polda setempat.

Padahal, kata Herman, kuat dugaan aktivitas itu sebagai illegal mining dan persekongkolan jahat yang merugikan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok dari pemilik izin usaha pertambangan batuan, dalam hal ini PT Babarina Putra Sulung.

“Karena itu, kami meminta pemerintah mengawasi hal semacam ini. Belum bisa kita katakan sebagai pembiaran, mungkin sedang dalam tahap pengawasan. Jika ada pengaduan ke Komisi VII, akan kami tindaklanjuti.”

Terkait dengan kasus ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pemerintah pusat tidak akan membiarkan terjadi aktivitas pengolahan mineral bertentangan dengan aturan.

“Pemerintah pusat tentu bakal melakukan evaluasi dan pengawasan. Namun, secara regulasi hal semacam ini adalah tanggungjawab pemerintah provinsi,” demikian Bambang Gatot Ariyono. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top