Pengawasan

Bamsoet Desak Presiden Jokowi Sahkan Harsiarnas

PARLEMENTARIA.COM– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang jatuh setiap 1 April. Dan, itu adalah bentuk dari pengakuan Pemerintah atas eksistensi dunia penyiaran nasional.

“Kami juga minta Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Komisi I DPR untuk segera mempercepat proses persetujuan DPR RI terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran RI,” tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/4).

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Hari Penyiaran Nasional pada 1 April segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

“Ini akan menjadi kado yang luar biasa istimewa dalam peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu tahun ini,” kata Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis di Jakarta, Minggu (1/4).

Menurut Yuliandrea, penetapan melalui keppres ini ditunggu oleh insan penyiaran tanah air karena penetapan tersebut menjadi bukti pengakuan pemerintah atas eksistensi dunia penyiaran nasional yang dimulai sejak berdirinya Solosche Radio Vereniging (SRV) di Solo 1 April 1933.

Eksistensi dunia penyiaran dalam menyertai bangsa ini melewati berbagai fase hingga saat ini Indonesia hidup damai dalam iklim demokrasi patut dihargai dengan dengan ditetapkannya Hari Penyiaran Nasional melalui Keppres.

Deklarasi hari penyiaran nasional dilakukan pertama kali dilakukan oleh masyarakat Solo 1 April 2009. Inisiatif itu dilanjutkan oleh Wali Kota Surakarta saat itu Jokowi mengirim surat kepada Menkominfo tentang usulan penetapan Hari Penyiaran Nasional sekaligus diakuinya KGPAA Mangkunegoro VII sebagai Bapak Penyiaran.

Selanjutnya, deklarasi secara nasional tentang Hari Penyiaran Nasional dan Bapak Penyiaran Indonesia dilakukan di Solo, 1 April 2010 oleh keluarga besar insan penyiaran Indonesia.

Mereka adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), perwakilan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), perwakilan televisi swasta, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan perwakilan masyarakat penyiaran.

KPI sudah memulai usaha penetapan Harsiarnas melalui Keppres sejak tahun 2015 dengan melakukan rapat koordinasi dengan Kemenkominfo. Pada tahun 2017 mulai dilakukan pembahasan secara detail tentang penetapan tersebut antara KPI, Kemenkominfo dan Kemensesneg. “Hingga saat ini draf Keppres itu masih menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” demikian Yuliandre. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top