Pengawasan

Hafisz Tohir: Rasio Utang Negara Terhadap Kemampuan Bayar Sudah Mengkhawatirkan

PARLEMENTARIA.COM– Rasio pembayaran utang negara terhadap kemampuan pemerintah sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Pasalnya, saat ini besaran Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sudah menyentuh 357,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau tumbuh sebesar 10 persen dibanding tahun lalu.

Kalau bicara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hafisz Tohir di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pekan ini, biaya paling tinggi adalah untuk infrastruktur yaitu Rp 410 triliun.

Pembayaran utang Rp 520 triliun. “Artinya APBN kita porsinya sudah banyak untuk membayar utang. Ini tentu saja sudah mengkhawatirkan,” kata politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dikatakan dengan utang sebesar itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menekan utang luar negeri yakni memperluas pembiayaan terhadap sektor produktif, bukan hanya memfokuskan terhadap infrastruktur semata.

“Saya melihat, pemerintah sudah melakukan pembangunan dari sektor produktif. Tapi kalau dikaji lebih dalam untuk produktifitasnya sampai mana, saya kira ini belum. Karena pembangunan itu bisa dikatakan produktif ketika ia bisa menambah lapangan kerja, bisa meningkatkan daya beli dan industri bisa berjalan normal dan baik.”

Dikatakan, pembangunan tidak menyasar kepada sektor yang produktif, tidak bersifat membangkitkan industri, membangkitkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dapat memberikan porsi pekerjaan untuk masyarakat.

“Selain itu, juga yang paling penting bahwa pembangunan apapun bentuknya harus bisa menggerakkan sektor riil supaya ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen,” wakil rakyat dari Dapil Sumatera Selatan ini.

Dijelaskan laki-laki kelahiran 10 Juni 1966 tersebut, pembangunan sektor produktif harus juga dipilah supaya setiap rupiah yang digelontorkan dapat mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk rakyat.

“Daripada kita membangun istana pasir, lebih baik membangun ekonomi rakyat, kalau rakyat bisa belanja yakinlah serapan pajak kita lebih dari 13 persen, yang sekarang hanya 10,5 persen dari target kita 11 persen. Sedangkan IMF mengatakan porsi rasio pajak seperti negara kita harus berkisar di angkat 15-16 persen,” imbuh Hafisz.

Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.915 triliun (kurs Rp13.750 per dolar AS). Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dolar AS atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.394 triliun utang swasta. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top