Pengawasan

Fadli Zon: Jangan Paksakan Infrastruktur Untuk Pencitraan

Fadli Zon: Jangan Paksakan Infrastruktur Untuk Pencitraan

PARLEMENTARIA.COM– Ambruknya pier head jalan bebas hambatan alias tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) saat proses pengecoran, Selasa (20/2) dinihari WIB mendapat sorotan dari masyarakat termasuk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Kecelakaan kerja yang terjadi berturut-turut di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur jalan dalam lima bulan terakhir, kata Fadli Zon, Kamis (22/2), memaksa pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi secara serius pembangunan infrastruktur tersebut.

“Sebagai wakil rakyat, kita prihatin atas insiden yang mencelakai tujuh pekerja. Insiden sangat mengkhawatirkan. Soalnya, ini adalah insiden kesembilan dalam lima bulan terakhir,” kata Fadli Zon.

Dengan serentetan kecelakaan itu, kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat ini, membuat kita patut bertanya. Untuk keselamatan pekerja saja kontraktor tidak bisa menerapkan ‘zero accident’.

“Bahkan kecelakaan yang menelawan korban jiwa itu sudah berkali-kali terjadi. Bagaimana kita percaya jika infrastruktur yang sedang dibangun itu nantinya benar-benar aman saat telah digunakan,” kata dia.

Fadli Zon mendengar pemerintah menyetop seluruh proyek elevated dan akan melakukan audit keselamatan pada seluruh pengerjaan konstruksi yang sedang berlangsung.

“Itu keputusan tepat. Jangan sampai ada lagi kecelakaan serupa. Sampai semuanya selesai diaudit dan dievaluasi, proyek infrastruktur yang bisa berisiko fatal sebaiknya dihentikan terlebih dahulu proses pengerjaannya.”

Selain audit keselamatan, kata Fadli, berikutnya yang perlu perhatikan adalah proyek pembangunan infrastruktur ini tak boleh terlalu banyak dibebani kepentingan pencitraan.

Selesaikan sewajarnya saja, sesuai tuntutan teknisnya. Jangan main kebut, tapi kemudian mengabaikan aspek perencanaan dan keselamatan.

“Cukup proyek kereta bandara saja yang dipaksakan selesai, kemudian terbukti bermasalah hingga memakan korban. Jangan sampai hanya demi mengejar kebutuhan pencitraan, semua proyek infrastruktur jadi dipaksakan penyelesaiannya. Sudah cukup sembilan insiden ini saja, jangan sampai terjadi insiden berikutnya.”

Fadli memahami pemerintah butuh etalase politik untuk menghadapi tahun politik 2019. Tapi sebaiknya pemerintah juga harus memahami bahwa jika tak dikerjakan dengan benar dan menghormati prosedur, berbagai proyek infrastruktur itu malah berbalik bisa jadi etalase buruk atas kinerja pemerintah selama ini.

“Jadi, target pembangunan infrastruktur ini seharusnya bukan hanya berhenti di kata ‘selesai’, tapi ‘selesai dengan kondisi bagaimana?’ Itu yang harus diperhatikan pemerintah dan sama-sama kita awasi,” ungkap dia.

Menurut Fadli, siapapun Presiden yang terpilih sesudah reformasi harus bisa berpikir realistis. Gelar ‘Bapak Pembangunan’ itu sudah menjadi milik Pak Harto, tak mungkin direbut oleh orang lain, kecuali jika ingin berkuasa enam periode. “Jadi, mestinya pemerintah bekerja dengan ukuran realistis. Jangan mimpi membangun candi, cukup letakkan saja batu-batu pada tempatnya dengan benar,” katanya. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top