PARLEMENTARIA.COM– Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengingatkan agar birokrat sipil tidak menarik-narik jajaran kepolisian ke wilayah politik maupun wilayah pemerintahan sipil.
Hal itu diingatkan IPW berkaitan dengan langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempatkan dua perwira tinggi kepolisian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Jika hal tersebut menjadi realitas politik, kata Neta dalam keterangannya melalui WhatsApp (WA) kepada Parlementaria.com, Sabtu (27/1), akibatnya cita-cita polisi yang profesional seperti dambaan masyarakat tidak bakal pernah terwujud.
Seperti diberitakan banyak media, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan calon Plt gubernur untuk provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara dari institusi kepolisian dengan alasan merupakan daerah rawan Pilkada.
Kedua perwira tinggi Polri itu adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.
Menurut Neta S Pane, dalam situasi Pilkada seperti sekarang ini, posisi Polri sangat tepat jika tetap di jalur profesional, independen, dan tetap menjadi polisi sebagai penjaga keamanan. “Jika terjadi konflik dalam proses Pilkada, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok, dan tidak dituding berpihak,” kata Neta.
Karena itu pengamat kepolisian ini menyarankan agar usulan seperti itu ditolak oleh Polri, dan Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan, sehingga kepolisian bisa profesional.
Sedangkan soal plt Gubernur, agar tetap diserahkan kepada pejabat Kemendagri, karena keberadaan perwira Polri sebagai plt Gubernur membawa dampak negatif bagi Polri. Mendagri bisa mengambil Plt Gubernur dari jajaran sipil seperti yang dilakukan selama ini. Janganlah tarik-tarik anggota kepolisian ke ranah politik praktis,” kata Neta mengingatkan.
Namun, IPW juga mengingatkan, agar para birokrat sipil juga jangan memancing-mancing dan menarik-narik Polri ke wilayah politik ataupun ke pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yang ikut Pilkada.
“Terutama untuk di Jabar, keberadaan perwira kepolisian sebagai plt Gubernur bisa berdampak pada independensi, dan profesionalisme Polri,” demikian Neta S Pane. (art)
