PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdul Halim menilai, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo lalai dalam menangani kasus gizi buruk dan wabah penyakit yang menimpa sejumlah warga Asmat, Papua.
Wakil rakyat dari Dapil Banten itu menyayangkan penanganan pemerintah terlambat sehingga menimbulkan korban jiwa. Mestinya tak harus muncul banyak korban, apalagi di lokasi ada dinas kesehatan, aparat kelurahan, kecamatan, bupati dan gubernur.
“Mengapa itu bisa terjadi sehingga menelan korban jiwa. Bukankan di daerah itu ada aparat pemerintah seperti dinas kesehatan, pemerintah daerah mulai dari tingkat distrik sampai ke kabupaten,” kata Abdul Halim di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/1).
Abdul Halim mengharapkan, Jokowi segera memanggil Menteri Sosial sepulang dari kuniungan ke Suku Asmat dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Asmat.
Dikatakan, kasus Asmat ini memang sudah KLB. Sudah banyak korban termasuk yang meninggal. Kasus ini perlu segera diatasi oleh Kemensos sebagai leading sector.
Masalah KLB Asmat, kata dia, memang harus diselesaikan bersama. Soal ini bukan hanya tugas Kemensos, tetapi lintas kementerian. Parlemen juga harus dilibatkan yakni lintas Komisi.
Apa pemerintah kecolongan soal gizi buruk ini? Abdul Halim mengatakan, tidak kecolongan. Kasus gizi buruk tersebut kan bukan datang sekoyong-konyong tetapi berproses.
Kalau kekurangan gizi, di setiap daerah ada posyandu dan puskesmas. Bahkan di Kota ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Yang perlu dipertanyakan peran pemerintahan mulai paling bawah sampai ke tingkat paling tinggi. “Jadi, ini bukan kecolongan lagi, kecolongan yang luar biasa,” demikian Abdul Halim. (art)
