PARLEMENTARIA.COM– Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam menjaga pelayanan kesehatan untuk tetap berjalan dengan baik.
Namun, anggota dewan pembina Partai Demokrat pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyoroti kurangnya tenaga medis di Provinsi Maluku karena ada empat Rumah Sakit (RS) tidak memiliki Dokter.
“Ketika berbicara pembagian tenaga medis, tentu pemerintah harus berperan. Ada program Nusantara Sehat. Di situ tenaga-tenaga medis disebar di daerah kepulauan, terluar, terpencil maupun daerah perbatasan. Pertanyaannya apakah wilayah Maluku yang begitu luas mendapatkan distribusi tenaga medis atau tidak,” kata Dede Yusuf.
Pertanyaan tersebut dilontarkan mantan wakil Gubernur Jawa Barat ini ketika memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Instansi Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku di Ambon, Kamis (14/12).
Soalnya, ungkap mantan aktor laga ini, rombongan anggota Komisi IX DPR RI merasa aneh ketika melakukan Kunker, pihaknya menemukan ada RS tapi tidak ada dokternya.
“Ini berarti RS hanya ada perawat atau mungkin yang lainnya saja. Namun, tidak ada dokter. Ini menjadi aneh buat kami. Soalnya, esensi dari keberadaan Rumah Sakit itu adalah adanya dokter yang setiap saat dapat memberikan pertolongan kepada rakyat daerah itu yang membutuhkan. Jadi, ini aneh buat kami. Ini bakal kami pertanyakan kepada Menkes,” kata Dede.
Dalam pertemuan tersebut, Zeth Sahuburua memaparkan kepada rombongan Komisi IX DPR RI kondisi Provinsi Maluku yang berdasarkan geografis adalah wilayah kepulauan.
Sebagai daerah Kepulauan, infrastruktur yang tersedia menjadi hambatan utama dalam melayani masyarakat termasuk di bidang kesehatan. Maluku membutuhkan jalan, jembatan, pelabuhan untuk menghubungkan satu pulau ke pulau yang lain.
“Transportasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi penduduk yang berada di pulau-pulau terpencil maupun pelosok. Itu tantangan bagi kita. Kita juga butuh Rumah Sakit, dokter, perawat dan lain-lain yang bersangkut paut dengan masalah kesehatan.”
Sebab, kata Zeth Sahuburua, kalau tenaga medis mau ke pulau pulau yang lain, tidak punya sarana transportasi. “Kalau ada masyarakat sakit mendadak, tentu kita mau bawa rujukan ke RS yang lebih baik. Saya kira, Provinsi Maluku itu membutuhkan banyak sarana selain transportasi,” kata dia.
Zeth berterima kasih kepada rombongan Komisi IX DPR RI dan berharap para wakil rakyat itu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi Pemprov maupun rakyat Maluku. “Kami tetap berusaha mempertahankan pelayanan maksimal kepada masyarakat.”
Harapan kita, lanjut dia, mudah-mudahan infrastruktur di Maluku dapat ditingkatkan karena provinsi ini dengan 1.342 pulau terdiri 11 Kabupaten Kota dan 118 kecamatan serta 1.148 desa itu dengan pagu anggaran yang ada tidak mencukupi.
“Kita minta ada kebijaksanaan, juga perhatian khusus kepada daerah-daerah kepulauan. Karena pendekatan masing-masing wilayah harus sesuai dengan kondisi geografisnya. Seperti di sini kondisi geografisnya kepulauan, maka pendekatannya juga harus pendekatan kepulauan,” demikian Zeth Sahuburua. (art)
