PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai pemerintah terlambat mengatasi kasus kejadian luar biasa (KLB) difteri karena tahun 1990 Indonesia sudah pernah dinyatakan bebas difteri dan pada 2009 sempat muncul kembali dan kini pun terjadi lagi.
“Kampanye promotif preventif para petugas kesehatan sangat kurang,”jelas Okky Asokawati saat dihubungi wartawan lewat sambungan telepon, Rabu (13/12/2017).
Dia menilai langkah pemerintah menggelar ORI (Outbreak Response Imunization) untuk memerangi wabah KLB difteri sudah betul. “Namun bila setiap ada KLB disikapi dengan ORI, tanpa perubahan layanan kesehatan dasar maka ORI tidak berguna,” kritiknya.
Dikatakan, ORI ini hanya untuk sekali suntik. Difteri bisa dicegah kalau suntikan difteri itu dilakukan berkala. “KLB yang sekarang memperlihatkan vaksinasi difteri itu gagal,” tandas Anggota F-PPP ini.
Di satu sisi, masyarakat memang tidak melakukan difteri secara berulang. Tapi, Okky menyatakan tak mau menyalahkan masyarakat yang berarti blame the victim (menyalahkan korban). Justru yang patut disalahkan adalah ke mana strategi komunikasi kesehatan Kemenkes.
Masyarakat dibiarkan tak melakukan pengulangan vaksinasi difteri. Harusnya, Kemenkes mengawal pengulangan vaksinasi tersebut.
“Saya mendorong meneruskan program yang pernah ada, yaitu rapot kesehatan anak sekolah. Itu harus diadakan lagi. Dinas pendidikan sempat buat program itu sebagai upaya orangtua dan sekolah mengontrol kesehatan anak, sudah berapa kali mendapat vaksinasi dan apa saja vaksinasi yang sudah diberikan,” seru politisi dari dapil Jakarta II.
Menurutnya, justru sejak program JKN dirilis pemerintah, penyakit menular semakin banyak. Misalnya, TBC, difteri, dan kaki gajah. Para tenaga kesehatan di Puskesmas juga hanya bekerja di dalam gedung, menunggu berapa banyak pasien yang datang dan apa penyakitnya.
Mereka, kata Okky, kurang melakukan program-program di luar gedung. Itu artinya hanya fokus pada kuratif belaka. “Besar kemungkinan mereka hanya sibuk mengelola kapitasi di setiap Puskesmas supaya dapat lebihnya, sehingga kegiatan promotif preventif di luar gedung terabaikan,” jelasnya.
Di tengah kasus KLB difteri seperti ini, ulasnya, harusnya pencegahan digalakkan dengan aksi promotif preventif. Unit kesehatan berbasis masyarakat harus dimasifkan. Pemerintah juga sudah punya program PHBS (Prilaku hidup bersih sehat), tapi belum digerakkan lagi. Dilakukannya masih sporadis. Insentif untuk para ibu agar mau ke Posyandu juga tak boleh ditinggalkan. (chan)
