PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Sudrajat meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaudit sistem fasilitas Cold Chain di seluruh Indonesia.
Permintaan wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat tersebut terkait dengan mewabahnya penyakit Difteri sehingga terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di 20 provinsi dan 95 daerah di seluruh Indonesia.
“Kemenkes lalai dalam melakukan gerakan preventif sehingga terjadi KLB dengan wabah difteri di 20 provinsi dan 95 daerah di seluruh negara Indonesia,” jelas Adang dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (12/12).
Dokter lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung tersebut mengatakan, pengadaan alat canggih dan kedaruratan medik berupa Cold Chain itu selama ini hanya dinikmati segelintir orang.
Keadaan ini merupakan fakta di lapangan bahwa Kementerian Kesehatan telah melalaikan perbaikan Cold Chain (rantai dingin) pada distribusi vaksin ke seluruh negeri.
“Saya lihat ada hal yang tidak seimbang pada kebijakan Kemenkes pada prioritas pelayanan kesehatan. Masih banyak yang perlu diperbaiki sehingga KLB wabah pada masa mendatang tidak lagi terjadi.”
Adang menguraikan penyebaran wabah Difteri yang begitu cepat menandakan Undang-Undang Karantina Kesehatan perlu ditinjau ulang. UU yang ada tidak mampu memberikan kesempatan pihak-pihak terkait untuk dapat bergerak cepat mengatasi kejadian yang ada.
Akibatnya, pembatasan keluar masuk daerah rawan penularan tidak dapat diantisipasi secara cepat dan menimbulkan pemerataan wabah. “Saya dorong pengesahan UU tentang kesehatan yang sudah selesai pembahasan di tingkat satu itu, jangan tersandera karena ada ide untuk membuat lembaga karantina terpadu,” ucap Adang.
Karena itu, dirinya meminta Kemenkes untuk mengaudit secara periodik sistem dan fasilitas Cold Chain di seluruh Indonesia sebagai bahan untuk mengambil kebijakan anggaran yang akan disampaikan ke komisi IX DPR RI. “Dengan begitu, kualitas vaksin tetap terjamin sampai ke pihak akhir (end user).”
Dengan ada pembahasan ke Kemenkes, Adang akan mendesak untuk memperhatikan proporsionalitas anggaran antara program pencegahan dan program pelayanan kesehatan.
Pembelian alat kesehatan canggih, kata dia, tidak boleh lagi menguasai perbelanjaan anggaran. Karena selama ini yang terjadi adalah praktek realisasi anggaran habis pada pembelian barang yang masa aktifitasnya pendek dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan Cold Chain yang murah dan tahan lama dibiarkan terlantar.
“Setelah reses, saya akan meminta pada Komisi IX untuk membentuk panja terkait KLB Difteri dan pencegahan kejadian hal serupa, agar di masa yang akan datang, wabah-wabah yang sangat merugikan negara bahkan menjadi perhatian dunia tidak terjadi lagi,” demikian Adang Sudrajat. (art)
