PARLEMENTARIA.COM– Perekonomian Indonesia bakal meroket mulai tahun kedua duet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jauh dari kenyataan.
Padahal diawal pemerintahannya, Oktober 2014 Jokowi begitu optimis bahwa ekonomi Indonesia akan meroket di tahun kedua dan seterusnya pada masa pemerintahannya.
Bahkan sempat disebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh diatas tujuh persen. Namun, optimisme Jokowi tampaknya hanya sekadar angan-angan belakan. Buktinya, pertumbuhan ekonomi negeri ini tidak beranjak dari lima persen, malah cenderung turun.
Namun, dalam evaluasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Rl, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukannya naik seperti apa yang disampaikan Presiden Jokowi, malah cenderung turun dan berada di bawah lima persen.
Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini dalam pembukaan Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan Tema ‘Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana?’ di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta,, Senin (11/12) menyebutkan, janji ekonomi meroket itu masih jauh panggang dari api.
Tampil sebagai narasumber dalam diskusi itu Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo, Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga, dan Pengamat Ekonomi CORE Muhammad Faisal.
Dikatakan, Jokowi-JK pada awal memerintahnya memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Tapi, dalam evaluasi Fraksi PKS janji “ekonomi meroket” tersebut dinilai masih ‘jauh panggang dari api’.
“Kita apresiasi capaian positif pemerintah antara lain percepatan pembangunan infrastruktur. Meski begitu, kita tak boleh abai rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat,” terang Jazuli.
Ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. “Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata di bawah lima persen per tahun. Angka itu jauh dari target pemerintah, dalam RPJMN 2015-2019 yakni tujuh persen per tahun,” kata Jazuli.
Kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi, memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.
“Jumlah penduduk miskin melonjak. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan.”
Pertumbuhan ekonomi yang rendah, kata dia, diikuti perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja (labor incentive/tradable), seperti sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.
“Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Pemerintah, kata wakil rakyat dati Dapil Provinsi Banten III ini, juga belum berhasil menaikkan posisi daya saing ekonomi nasional secara signifikan, sehingga realisasi investasi bergerak lamban.
Namun, sayangnya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Yang paling nyata adalah menaikkan harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti BBM, listrik dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK termasuk kebijakan perpajakan.
Akibatnya, kata Jazuli, ekonomi masyarakattergerus inflasi, terutama penduduk 40 persen terbawah. Sementara itu penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja, yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan.
Sektor fiskal, lanjut Jazuli, turut memunculkan kekhawatiran, karena tingginya defisit. Padahal, Indonesia baru saja memeroleh investment grade sebagai apresiasi terhadap pengelolaan fiskal sehat.
Tantangan sektor fiskal sudah mengarah kepada sulitnya menggenjot pendapatan di tengah-tengah belanja yang terus melonjak. Hal ini menyebabkan kenaikan utang yang cukup tinggi, sehingga membebani keuangan pemerintah ke depan.
Dengan seluruh catatan evaluasi di atas, Fraksi PKS berharap sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun ini, ada perbaikan signifikan.
Tahun depan, lanjut dia, ekonomi global diproyeksi membaik dan diharapkan berdampak positif bagi ekonomi nasional. Kekuatan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.
“Stimulus berupa Pilkada serentak menjadi bagian yang tidak terpisah dari optimisme pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018. “Diharapkan, pemerintah tidak mengintervensi ekonomi dengan kenaikan harga-harga barang, yang berpotensi menekan daya beli.”
Dikatakan, evaluasi akhir tahun pemerintahan Jokowi-JK khususnya di bidang ekonomi ini adalah bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional untuk melakukan kontrol dan perbaikan kinerja Pemerintah.
“Jadi ini bukan karena PKS sebagai oposisi tapi kewajiban parlemen yang fundamental yang diamanahkan dalam konstitusi. Hasilnya kita harapkan dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.”
Untuk itu, kata Jazuli, sengaja kita undang para pemangku kepentingan dari Pemerintah serta pakar dan akademisi agar penilaian lebih objektif saaligus memberi ruang pada anak bangsa ikut terlibat dan peduli terhadap perjalanan bangsa dan negara ini.
Diskusi ini bukan untuk mecari-cari kesalahan, tapi untuk peningkatan dan perbaikan kinerja. Fraksi PKS ingin bangsa dan negara ini maju dan rakyat sejahtera dan hukum berkeadilan dan tidak menjadi alat kekuasaan. (art)
