Pengawasan

Herman Khaeron: Kebijakan BBM Satu Harga Jangan Rugikan Pertamina

PARLEMENTARIA.COM– Kebijakan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air jangan membuat kinerja Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN Migas) negatif.

Artinya, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron di sela-sela Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan, Rabu (6/12), harus ada jalan keluar atau win-win solution terhadap institusi yang ditugaskan.

“Ya, tentu harus ada kebijakan khusus. Misalnya, untuk memenuhi program BBM satu harga, Pertamina ditugaskan membangun 155 titik depot. Dengan begitu tentu pasti beban Pertamina menjadi berat,” kata politisi senior Partai Demokrat tersebut.

Kalau itu yang terjadi, lanjut wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat IX ini, bisa-bisa kenerja keuangan PT Pertamina tidak bagus di mata publik termasuk oleh investor.

Sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait seperti ESDM harus menghitung ulang secara cermat, berapa sebenarnya beban satuan cost untuk bisa memenuhi program BBM satu harga ini,” jelas politisi partai berlambang Bintang Mercy ini.

Karena itu, politisi senior Partai Demokrat ini menyarankan agar beban yang ditanggung PT Pertamina itu diberi subsidi atau fiskal. Bisa juga dibebankan kepada kementerian atau lembaga. “Kalau itu dilakukan, tentu korporasi atau BUMN akan survive,” kata Herman.

Selain soal beban penugasan, Herman menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri (Permen), Pertamina juga mendapat tugas menjual BBM RON 88 dan Bio solar dengan harga tetap. “Kalau harga ICP naik, tentu saja hal itu menjadi beban Pertamina. Beban ini dianggap lost opportunity profit.”

Sebelumnya Kementerian BUMN mengatakan, Pertamina menanggung kerugian dari penjualan BBM penugasan. Hingga akhir Juni 2017, kerugian ditaksir 957 juta dolar AS atau sekitar Rp 12 triliun.

Kementerian ESDM dalam Raker itu mengaku, belum mendapat laporan dari Pertamina soal kerugian yang timbul dari program BBM Satu Harga ini. Pertamina diminta melakukan efisiensi untuk menekan kerugian.

“Saya belum dapat laporan pasti. Prinsipnya, segala sesuatu dengan melakukan efisiensi tentunya Pertamina masih bisa,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial.

Meski rugi Rp 12 triliun, Pertamina tetap diminta melanjutkan program BBM satu harga. BBM Satu Harga tak boleh berhenti. Ini demi keadilan untuk masyarakat di daerah terpencil. “Harus lanjut dong. Kebijakan Kementeria ESDM, harga harus merata. Harus terpenuhi terpenuhi dan terlayani kebutuhan masyarakat.”

Dikatakan, Kementerian ESDM belum menyiapkan kebijakan khusus untuk menekan kerugian Pertamina. Namun, Ego berjanji, pemerintah tidak membiarkan Pertamina rugi.

“Bakal dicari solusi agar program BBM satu harga dapat berjalan tanpa membuat Pertamina kolaps. Saya belum tahu (solusinya), tapi pemerintah pasti mencari jalan keluar,” demikian Ego Syahrial. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top