PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) HA. Hudarni Rani (Bangka Belitung) mengingatkan kepala desa untuk berhati-hati menggunakan dana desa dan jangan sampai menimbulkan masalah. Karena itu harus tetap berpegang pada peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Peringatan tersebut disampaikan Hudarni dalam pertemuan Tim Komite I DPD RI dengan Kepala Desa se Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, di Kantor Bupati Ngawi, Senin (04/12/2017). Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Pimpinan DPRD dan Forkopinda Ngawi serta Satuan Perangkat Daerah (SKPD) setempat.
“Tujuan dana desa ini untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu penggunaannya harus benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat yang ada di desa itu. Penggunaan dana desa ini jangan sampai menimbulkan masalah,” kata Hudarni yang dalam kunjungan ke Ngawi itu bersama rekan sekomitenya, Ahmad Subadri (Banten) dan Yusran A. Silondae (Sultra).
Hudarni menegaskan, penggunaan dana desa itu harus berpegang pada peraturan perundang-undangan. Harus dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. “Jangan takut berbuat benar dan jangan berani berbuat salah,” kata senator asal Bangka Belitung itu.
Sebelumnya Hudarni menjelaskan bahwa kunjungan kerja mereka ke Ngawi dalam menjalankan amanat konstitusi, yaitu menjalankan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan atas pelaksanaan UU No 6 Tahun 014 tentang Desa. “Sejak UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Komite I sangat concern melakukan pengawasan. Karena kami tidak ingin jangan sampai dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah,” jelas Hudarni.
Karena itu, dalam pertemuan tersebut, dia meminta para kepala desa untuk menyampaikan berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan UU Desa. Lebih khusus terkait masalah dana desa yang sejak dikucurkan pemerintah sejak tahun 2015 tahun. “Silakan sampaikan masalah apa saja yang dihadapi dan ini akan menjadi masukan bagi DPD untuk bahan evaluasi dengan pemerintah,” kata Hudarni.
Dari sejumlah kepala desa yang berbicara, tidak ada masalah yang dihadapi mereka dalam penggunaan dana desa selama ini. Malah mereka ada yang mengusulkan dana untuk ditingkatkan jumlah. Ada pula yang mengusulkan porsentase penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat ditingkatkan.
Selama ini porsentasi penggunaan dana tersebut adalah 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan 80 persen untuk infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur memang terlihat secara fisik dan menambah kenyamanan, tapi tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau bisa untuk pemberdayaan masyarakat ditingkatkan,” kata salah seorang kepala desa dalam pertemuan tersebut.
Minimnya permasalahan dana desa di Kabupaten Ngawi itu juga disampaikan bupati Budi Sulistiyono dalam sambutan. “Semua terlaksanakan dengan. Kita selalu mengajak Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan advokasi penggunaan dana desa ini,” jelas Budi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Kabul Tunggul Winarno menjelaskan, penerimaan dana desa di kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun terus meningkat dan terakhir tahun 2017 sebesar Rp177 miliar. Dana tersebut digunakan 80 persen untuk infrastruktur dan 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat. (esa)
