PARLEMENTARIA.COM– Ambisi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dibawah pimpinanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak disertai dengan kajian mendalam.
Akibatnya, kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra), Fahri Hamzah dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria. com, Minggu (3/12), banyak korban dari efek ekonomi ditimbulkan karena ambisi pembangun infrastruktur itu.
Menurut politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, di tengah keterbatasan anggaran dan situasi masyarakat saat ini, untuk membangun infrastruktur itu sejak awal perlu dilakukan pendekatan yang dituntun oleh temuan-temuan ilmiah.
Dikatakan deklarator Partai berlambang padi dan kapas sebagai simbol kemakmuran rakyat tersebu, tidak ada yang sederhana dari problematika ekonomi ini.
Karena itu, politisi dari partai yang lahir pada era reformasi ini melihat yang dilakukan pemerintah Jokowi saat ini, lebih dominan kepada niat populisme.
“Tampaknya, niatnya Jokowi kalau infrastruktur sudah dibangun pemerintah, sepertinya semua masalah bangsa ini selesai. Padahal, tidak sesederhana itu,” kata politisi dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Memang, kata lulusan jurusan ekonomi Universitas Indonesia (UI) tersebut, pada satu sisi niat itu tidak bisa disalahkan. Namun, niat tersebut tidak boleh mengorbankan lainnya, seperti dalam angka-angka yang muncul belakangan ini yakni tidak tersedinya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat.
Karena itu, politisi peraih suara terbanyak PKS pada pemilu legislatif 2014 ini mengatakan, pemerintah hanya berani membangun infrastruktur dan sebagainya, tanpa nempertimbangkan efek-efek lainya yang timbul akibat ambisi pemerintah yang berkuasa.
Efek-efek yang dimaksud Fahri adalah dampak kepada keuangan negara, penyerapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, masa depan infrastruktur itu bisa selesai atau tidak, ketelibatan asing dalam membangun infrastruktur publik, utang negara, subsidi dan lain-lain itu tidak dipikirkan.
Padahal, lanjut Fahri, tidak ada satu kebijakan ekonomi yang gampang atau semudah membalik telapakan tangan. Ekonomi itu adalah satu ilmu pengetahuan yang cara menghitungnya sangat logis. Apalagi efek politik ekonominya.
“Saya kira, inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dari pembangunan infrastruktur,” demikian Fahri Hamzah. (art)
Komentar
