Pengawasan

LKBN Antara Jangan Seperti Humas Pemerintah

PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi I DPR RI Elnino M. Husein Mohi meminta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, untuk tidak menjalankan kinerja seperti Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah.

“LKBN Antara harus menjadi kantor berita yang sesungguhnya,” kata Elnino di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dengan Direktur Utama LKBN Antara, Meidyatama Suryodiningrat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017). RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid.

Dikatakan, tugas LKBN Antara itu seharusnya menjadi kantor berita sebenarnya, dimana seluruh berita ada di situ, yang well verified, valid, dan berkaitan dengan publik. “Bahkan dalam banyak hal, mestinya opini publik yang ada di media online, mestinya lebih banyak di-drive oleh Antara daripada situs berita lainnya,” kata Elnino.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, dirinya berharap LKBN Antara berperan sebagai bukan bagian dari pemerintah. Tapi menempatkan sebagai institusi yang bertanggung jawab kepada masyarakat, kendati didanai oleh negara.

“LKBN Antara boleh mengkritik Presiden, yang penting kritiknya valid dan tidak asal-asalan seperti media online yang tidak bertanggung jawab. Kita berharap kepada Antara bisa menjadi media percontohan,” harap politisi asal dapil Gorontalo itu. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top