Pengawasan

DPR Minta Biaya Perawatan Jembatan Barelang Dikaji Ulang

PARLEMENTARIA.COM – pemerintah perlu mengkaji ulang biaya perawatan dan pemeliharaan Jembatan Balerang yang merupakan icon special di Batam, Kepulauan Riau dan menjadi tempat kunjungan wisatawan di daerah tersebut.

“Biaya perawatan sekitar Rp34 milyar per tahun mereka kategorikan tiga bagian. Apakah perawatannya begitu besar dalam satu tahun, itu berdasarkan penilaian dari mana?” kata Anthon Sihombing mempertanyakan saat Tim Komisi V DPR mengunjungi Batam baru-baru ini.

“Kita minta pemerintah mengkaji ulang, jangan pemeliharaan itu biayanya berdasarkan hitung – hitungan kontraktor. Harus dikaji ulang dengan spek yang jelas dengan hitung- hitungan yang jelas dan maksimal pula jangan seperti jembatan yang di Kalimantan,” ulasnya.

Pada kesempatan yang sama anggota Tim Syarief Abdullah menambahkan, semua jembatan bentang panjang seperti Balerang menjadi pengawasan DPR bersama kementerian teknis dalam hal ini Kementerian PUPR.

“Sedini mungkin kita deteksi apa yang menjadi persoalan. Ke depan persoalan ini akan juga berdampak terhadap beban anggaran pemeliharaan dan fasilitas-fasilitas yang memang tidak bisa ditangani Otorita maupun pemerintahan Kota Batam. Harus kita tarik menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat bisa intervensi terhadap perbaikan pemeliharaan ,” kata anggota dari Fraksi Nasdem.

Anggota Komisi V Bahrum Daido mempertanyakan apakah anggaran 32 milyar untuk pemeliharaan Jembatan Balerang akan menjadi kewenangan Kementerian PU. “Kita mau melihat apakah kewenangan penempatan anggaran 32 milyar cocok untuk kewenangan Kementerian PU. Apakah status jembatan Balerang ini masuk wilayah Otorita Batam, Badan Pengelola atau masuk kewenangan Pemda,”katanya dengan menambahkan, kalau masuk ke dalam wilayah Pemda ini tidak boleh ada tumpang tindih sebab bertentangan dengan UU Otonomi Daerah.(chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top