Breaking News
Pengawasan

Komisi III DPR Cecar Komisioner KPK dengan Berbagai Pertanyaan

×

Komisi III DPR Cecar Komisioner KPK dengan Berbagai Pertanyaan

Sebarkan artikel ini
DPR MINTA PENJELASAN KPK : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode M Syarif, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Rapat kerja Komisi III dengan KPK tersebut membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi, kinerja dan hasil audit BPK terhadap KPK. Foto : Tedy Kroen/Rakyat Merdeka

PARLEMENTARIA.COM– Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/9) mencecar Komisioner lembaga anti rusuah itu pertanyaan terkait masalah penyadapan.

Bahkan dalam RDP itu, komisi yang membidangi masalah keamanan dan hukum ini juga meminta pimpinan KPK menjelaskan ketidakhadiran KPK dalam memenuhi undangan Pansus Angket KPK DPR RI.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis mengatakan, KPK adalah institusi penegak hukum. Dalam bayangan wakil rakyat dari Dapil II Sumatera Barat ini, KPK bakal taat kepada hukum.

Namun kenyataannya lain. Secara pribadi, John Kennedy kecewa. Soalnya, KPK lebih taat kepada pendapat atau pandangan yang disampaikan oleh beberapa orang.

Padahal di sisi lain, Pansus tersebut sekarang sudah ada berita negaranya sehingga adalah suatu yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh siapapun di Republik ini. “Ternyata, KPK lebih berpatokan kepada pandangan itu dari pada UU,” kata John Kennedy.

Semenetara itu, anggota Komisi III DPR RI Dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, dalam masalah penyadapan itu, yang paling banyak dipertanyakan adalah mengenai legal standingnya. “Karena hal ini dianggap paling mudah melanggar HAM.”

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, KPK tidak akan pernah hadir memenuhi panggilan Pansus Angket KPK DPR RI, hingga adanya keputusan hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mohon maaf, sekarang, besok atau lusa, kami tak akan hadir karena menganggap dasar awal mula Pansus Angket KPK adalah mempersoalkan proses penegakan hukum sehingga melahirkan Pansus. Itu kami anggap adalah proses politik, bukan proses berkaitan dengan penegakan hukum.”

Terkait dengan masalah itu, kata La Ode, akhirnya KPK meminta pendapat dari banyak orang, yang mayoritas mengatakan KPK bukan subyek dari pansus Angket KPK.

Karena itu, untuk mencegah terjadinya pro kontra, kami meminta penafsiran untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau putusan MK mengatakan, kami masuk subyek pansus angket, kami akan taat. Mungkin sikap kami tidak akan berubah akan begitu terus sampai dengan adanya putusan MK,” kata dia.

Menjawab pertanyaan Dewan terkait landasan dasar apa yang digunakan KPK dalam melakukan penyadapan, Laode menjawab, dasarnya pasal 12 UU No:32/2002 tentang KPK.

UU tersebut menyebutkan, KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, KPK berwenang salah satunya adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Dikatakan, KPK tidak akan melakukan penyadapan secara serampangan, Ia juga menerangkan bahwa mesin yang digunakan KPK untuk menyadap hanya disetel untuk jangka waktu 30 hari. Lewat dari 30 hari, otomatis tidak akan tersadap. kecuali ada laporan baru yang juga harus mendapat persetujuan dari seluruh Pimpinan KPK. (art)

Komentar