PARLEMENTARIA.COM– Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, dirinya tidak melihat KPK mempunyai solusi untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang dia lihat, dalam pemberantasan korupsi KPK hanya mengdandalkan OTT.
Padahal, kata Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah tersebut, Senin (18/9). tugas KPK adalah memberantas korupsi yang tidak mampu dituntaskan kepolisian maupun kejaksaan.
Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) belakangan ini belum mampu menyelesaikan masalah korupsi di tanah air. Bahkan OTT itu tidak bakal menyelesaikan masalah penyakit kronis ini.
“Saya nilai, penyergapan sejumlah kepala daerah oleh KPK mencerminkan lembaga anti rusuah ini gagal dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Bambang.
Lebih jauh dijelaskan, kalau KPK hanya mengandalkan OTT yang tidak memberikan efek jera berarti kepada pelaku tindak pidana korupsi maka OTT itu boleh disebut ‘murah meriah’.
Kalau KPK hanya mengandalkan OTT, tidak bisa dihindari adanya kesan bahwa KPK mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi ‘murah meriah’.
Namun, kata dia, OTT KPK mampu menarik simpati masyarakat terkait pembuktian kinerja mereka selama ini. Prestasi ini membuat penilaian masyarakat bahwa KPK tak memandang bulu dalam memberantas korupsi.
Meski demikian, Bambang malah mempertanyakan keabsahan OTT yang sesuai prosedur hukum dan diatur dalam UU. Dia meyakini, sebelum KPK melakukan OTT, belum ada status kasus apakah itu tingkat penyelidikan atau tingkat penyidikan.
“Padahal dasar untuk penyadapan itu sebagaimana diatur dalam SOP KPK harus pada status penyelidikan (adanya bukti awal yang cukup) dan ditandatangani sekurang-kurangnya tiga dari lima pimpinan KPK yang ada,” ungkap laki-laki yang akrab dengan panggilan Bamsoet ini.
Jadi, lanjut dia, bagaimana bisa menyadap atau OTT padahal tahapan penyelidikan saja belum. “Pertanyaannya kemudian adalah, apakah telah terjadi penyadapan liar atau illegal interception di KPK? Jika benar, hal ini adalah kejahatan,” tambah dia.
Dikatakan, tindakan mematai-matai jelas dilarang. Meski dengan alasan demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi atau pemberantasan narkotika.
Masak KPK dibiarkan menyadap warga negaranya sendiri? Itu sama saja kita belum merdeka. Kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Takut dan cemas setiap saat diintai, disadap dan direkam.
“Inilah titik rawan mengapa kita harus terus kritis dan tegas dalam hal pengawasan terhadap KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu di luar hukum,” demikian Bambang Soesatyo. (art)






