PARLEMENTARIA.COM– Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di tanah air yang rawan terjadi bencana alam. Karena itu, Unit Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (UPT BPBD) Sumatera Barat harus rajin terus berkoordinasi dalam menyampaikan keperluan dan kebutuhan dalam menangani bencana alam yang terjadi di Ranah Minang ini.
Itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II, John Kennedy Azis saat kunjungan kerja spesifik ke UPT-BNPB Regional Sumatera Barat, Rabu, (29/3). Turut dalam kunjungan kerja itu Direktur Bantuan Darurat BNPB, Eko Budiman dan Sekretaris BPBD Sumbar Eliyusman serta beberapa perwakilan Pemprov Sumatera Barat.
“Yang disajikan hanya paparan singkat, kami minta penjelasan dari BNPB tentang beberapa hal yang dibutuhkan supaya bisa diperjuangkan di pusat,” ujar John Kennedy Azis.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta hitungan kerugian yang iderita akibat berncana alam. Dia juga berharap agar kerugian bencana dapat diminimalisir. Dia mengaku akan berjuang untuk daerah Sumatera Barat. “Kedatangan kami disini untuk Sumatera Barat,” tegas John.
Menanggapi hal itu, BPBD Sumatera Barat mengapresiasi sikap DPR yang membuka ruang untuk BPBD dalam mempermudah menjalankan tugas dan fungsinya. Diharapkan dengan kunjungan DPR ini akan semakin membantu BPBD untuk meminimalisir kerugian akibat bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat.
Sebagai daerah potensi bencana, BNPB dan BPBD Sumbar memiliki tugas berat, seringkali bencana terjadi di daerah ini yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material. Terakhir, awal bulan Maret 2017 sedikitnya 23 daerah di Sumbar terjadi banjir dan longsor. (art)
