PARLEMENTARIA.COM – Komisi X DPR akan memanggil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Ahdyaksa Dault, terkait tersebarnya foto kegiatan anggota Pramuka yang sedang makan, namun beralaskan tanah beberapa waktu yang lalu.
“Saya melihatnya di media sosial. Kalau tidak salah, dalam waktu satu minggu ke depan, kami akan RDPU dengan Kwarnas Pramuka. Tentu kami akan mempertanyakan apakah itu tujuannya untuk mendidik, apakah layak kegiatan seperti itu, atau kekhilafan dari oknum atau pembina Pramuka pada saat itu,” kata Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, Rabu 29/03/2017).
Pihaknya sangat menyesalkan terjadinya hal ini dan akan mendalaminya. Kedepannya, Komisi X tidak menginginkan hal ini terjadi lagi, dan pendidikan Pramuka tidak keluar dari jalurnya.
“Kami berharap Pramuka Pramuka menjadi salah satu pabrik kader bangsa, yang tentu kami harapkan mereka mempunyai kecerdasan, keberanian dan keteguhan membela bangsa, dan menegakkan Pancaasila,” harap politisi asal dapil Aceh itu.
Secara terpisah, anggota Komisi X DPR Sri Meliyana menyesalkan kejadian tersebarnya foto kegiatan anggota Pramuka yang sedang makan, namun beralaskan tanah beberapa waktu yang lalu di Kwartir Ranting Kronjo Kwartir Cabang Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
“Walaupun ini bentuknya hukuman, tapi tidak boleh menghukum seperti itu. Sangat keliru. Kalau niatnya sebagai bentuk hukuman, masih banyak cara lain yang lebih tepat,” kata Meli.
Politisi F-Gerindra itu menegaskan, dalam dunia pendidikan, menghukum itu merupakan bentuk pelajaran, sehingga jenis hukuman harus memberikan pelajaran kepada anak didik.
“Jadi dalam pendidikan, menghukum itu dalam nuansa mengajari. Jika menghukum tidak sesuai koridornya, ini sudah menyalahi prinsip pendidikan. Hukuman pun harus berefek positif dan memberikan pelajaran bagi anak didik,” tegas Meli.
Meli juga mengingatkan, makan yang beralaskan tanah juga dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan anggota Pramuka. Seharusnya, melalui kegiatan Pramuka, anggotanya diberikan pemahaman tentang kebaikan, etika dan kegiatan yang positif.
“Padahal bentuk penyimpangan seperti pelonco ataupun hukuman yang berefek negatif sudah kerap terjadi. Namun masih ada pihak yang melakukan, dan terjadi lagi. Semua pihak kalau sudah berada di zona pendidikan, harus selalu berada di rel dalam rangka menjadikan pendidikan lebih baik,” pesan politisi asal dapil Sumsel itu.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi X DPR, Dadang Rusdiana menilai kelakuan yang menyimpang dari koridor itu harus diluruskan. Menurutnya, kejadian ini seperti warisan perpeloncoan yang masih melekat pada pola pembinaan remaja dan kegiatan ekstrakurikuler. Pembinaan Pramuka dengan makan di tanah merupakan sesuatu yang sangat keliru.
“Apalagi yang namanya Pramuka sesuai dengan kesejarahannya adalah pola pembinaan yang menekankan pada ‘learning by playing”, anak-anak didorong untuk bersukacita, mencintai alam dan hidup tertib serta bersih,” kata Dadang.
Menurut politisi F-Hanura itu, ada hal-hal lain yang menurutnya perlu dikoreksi, termasuk soal pembebanan fisik yang berlebihan pada peserta. Output pendidikan berupa siswa yang kuat fisik dan mental memang diperlukan, namun harus diperoleh dengan cara yang kreatif.
“Pramuka harus mengembangkan pendidikan budi pekerti yang baik dengan menggunakan pendidikan bermain, cinta alam, dan cara lain yang mendidik. Metode yang dijalankan juga harus menyenangkan. Jadi diperlukan reorientasi kepelatihan dalam Pramuka agar sejalan dengan tuntutan zaman,” pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu. (iyan)
