JAKARTA– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) belum memiliki terobosan untuk membebaskan fiskal Indonsia ari utang sehingga. Akibatnya, fiskal Indonesia masih tetap bergantung kepada utang.
“Sejak dipercaya Presiden Jokowi menduduki kursi Menteri Keuangan, SMI ternyata belum mampu membebaskan fiskal nasional dari jerat utang. Belum ada terobosan inovatif dalam usaha menyelamatkan fiskal Indonesia,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, Jumat (27/1).
Buat saya, lanjut anggota fraksi Partai Gerindra ini, SMI belum membuktikan hal-hal yang signifikan. Satu-satunya inovasi yang dilakukannya adalah memotong anggaran hingga lebih dari 10 persen. Akibatnya, banyak proyek di kementerian, lembaga dan daerah-daerah yang tertunda.
Dalam menghadirkan postur APBN yang kredibel, seperti dijanjikannya selama ini, kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, SMI belum membuktikan secara meyakinkan. “Fiskal yang bertumpu kepada utang bisa mengguncang keuangan.”
Hingga saat ini, kata laki-laki kelahiran Sukabumi 46 tahun lalu itu, pemerintah dibawah pimpinan Jokowi masih terkesan gali lubang tutup lubang untuk membiayai pembangunan. Selain itu, SMI juga belum mampu melepaskan pengelolaan fiskal dari ketergantungan terhadap SBN.
Gemuknya SBN memberi ancaman baru. “Kita tahu, kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (RAPBN 2017).”
Ditambahkan, SMI masih berkutat dengan pembayaran bunga utang yang telah mencapai Rp221,2 triliun 2017. Artinya telah terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBNP 2016 yakni Rp191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non Kementerian an lembaga.
“Kita tidak bisa berharap banyak untuk pencapaian program kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi riil dari cara-cara pengelolaan fiskal seperti itu. Buktinya, uang hanya habis untuk membayar utang yang semakin bertumpuk,” keluh Heri.
Walau baru menjabat, SMI diharapakanmampu menghadirkan postur fiskal yang kredibel. Apalagi, yang bersangkutan berpengalaman ketika dipercaya menjadi Menkeu era pemerintahan SBY.
Menurut Heri, perlu ada evaluasi efektivitas defisit APBN yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal ekspansif. Idealnya, ekspansi fiskal harus berdampak pada peningkatan produktivitas berupa peningkatan penerimaan negara dan menurunnya pembiayaan defisit ke depan.
Pemerintahan Jokowi, harap politisi senior Gerindra ini, perlu mengembangkan berbagai strategi alternatif pembiayaan agar kesinambungan fiskal terjaga. Jangan sampai terus bergantung kepada SBN dan instrumen utang lainnya yang proposinya mencapai 98 persen dari total pembiayaan defisit. Pemerintah juga perlu menetapkan kriteria ketat atas proyek pembangunan yang boleh dibiayai dengan utang.
Pada sisi lain, alokasi utang selama ini, terkonsentrasi pada sektor jasa, persewaan, jasa keuangan, serta properti. “Mestinya, lebih diprioritaskan untuk sektor produktif, seperti pertanian, industri pengolahan, maupun transportasi dan komunikasi yang memiliki multiplier lebih besar,” demikian Heri Gunawan. (art)
