JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan PT Semen Indonesia jangan ragu-ragu untuk meneruskan terwujud dan beroperasinya pabrik semen di Rembang untuk memastikan kelanjutan pembangunan infrastruktur di tanah air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terhadap masyarakat lokal yang masih menolak, perlu dicari mitigasi sosial agar persoalan tidak berlarut-larut.
Demikian rangkuman dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan CONCERN (Conflict and Peace Reseach Network), Senin (16/1/2017) di Gedung LIPI Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Hadir dalam kesempatan itu antara lain tujuh warga Rembang dari kawasan lokasi pabrik Semen Rembang (wilayah terdampak Ring I), akademisi, aktivis, birokrasi, perwakilan PT Semen Indonesia dan sejumlah stake holder lainnya. Sayang, kalangan aktivis yang selama ini menolak keberadaan Semen Rembang seperti dari Walhi yang diundang Concern untuk urun rembug dalam diskusi ini, tidak hadir. Sesuai dengan undangan yang beredar di kalangan wartawan, tampaknya para penolak Semen Rembang memilih menggelar jumpa pers di kantor Walhi sekaitan dengan batas waktu 60 hari bagi Gubernur Jateng untuk mencabut SK ijin lingkungan sesuai amar putusan MA.
“Saya kira kalau memang yakin benar, PT Semen Indonesia jalan saja melanjutkan proses pembangunan dan pengoperasian pabrik semen Rembang,” kata Maesah Anggni, yang dulu dikenal ikut menentang keberadaan pabrik semen. Dia memutuskan tidak membantu lagi Gunretno, aktivis tolak semen yang penampilannya di publik banyak mengenakan “blankon”. Dalam berbicara di forum-forum diskusi, Gunretno juga lebih banyak menggunanan bahasa Jawa, yang mengesankan sebagai penjaga tradisi Jawa (Samin).
Menurut Mahesah, masyarakat Rembang dan Semen jangan terlalu terpengaruh dengan Gunretno. Diakui, Gunretno secara optikal memang bagus. “Tetapi yang terjadi di lapangan tidaklah begitu,” kata Mahesah.
Ditambahkan, terlalu banyak hal yang dilanggar Gunretno, termasuk dalam kaidah demokrasi, diantaranya keterbukaan. Mahesah juga mengingatkan, upaya PT SI dengan aksi-aksi program Corporate Social Responsibility (CSR) seperti misalnya membangun fasilitas air bersih, waduk dan lainnya, untuk tipe orang mental block seperti Gunretno, tidak akan berpengaruh banyak, hanya mengganggu sedikit. Dia akan selalu mencari orang yang akan merecoki semen Rembang, menggantikan mereka yang sadar atau “capek” membantunya. Itulah sebabnya, dia menyaranjan agar terus dijalankan apa yang dirancang PT SI.
Para perwakilan warga Rembang yang mendukung keberadaan pabrik semen Rembang, seperti Sudarji dan Dwi Joko S (Ds. Tegaldowo), Triningsih (Ds. Timbangan), Ahmad Sholeh sangat berharap pabrik semen Rembang benar-benar terwujud keberadaannya. “Kami sudah bosan miskin,” kata Ahmad Soleh, sambil menambahkan dengan adanya pabrik semen banyak warga yang mendapat pekerjaan di pabrik baik di PT SI maupun di perusahaan-perusahaan anak PT SI.
Triningsih menggambarkan, dengan ditampungnya warga Ring I bekerja di pabrik Semen Rembang, keadaan ekonomi warga meningkat. Mereka kini sudah banyak yang memiliki sepeda motor. “Naik kelas, kalau belanja para ibu-ibu sekarang ke minimarket, bukan ke warung kampung,” katanya menggambarkan perubahan budaya belanja masyarakat Rembang.
Aktivis perempuan dan perlindungan anak, Roostieningsih Ilyas mengingatkan agar masyarakat Rembang tidak terlena, terutama dalam budaya konsumtifnya. Dia menyarankan warga Ring I mendirikan koperasi untuk merajut masa depan perekonomian warga. “Jangan pula terlena dengan CSR yang diberikan oleh PT Semen Indonesia, harus bisa mandiri,” katanya. Pelatihan dan sarana yang diberi PT SI hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk menuju kemandirian.
Guru besar riset LIPI yang juga patron Concern, Hermawan Sulistyo, menantang kalangan yang menolak keberadaan pabrik semen Rembang untuk konsekuen. “Jangan munafikun, jangan munafik. Kalau mereka menginginkan moratorium semen, hendaknya jangan menggunakan semen.
“Mereka nggak usah tinggal di rumah yang pakai semen, jangan berkantor di gedung yang dibangun dari semen,” katanya. Kikiek, demikian sapaan akrab Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta, mengingatkan bahwa moratorium semen akan memiliki dampak serius terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Jika pabrik semen tidak dibolehkan, maka tidak akan ada lagi pembangunan jalan, gedung. “Bahkan juga tidak bisa merehab rumah kita sendiri,” tambahnya.
Kikiek mengingatkan, dalam melihat masalah semen seperti di Rembang, harus dari kacamata multi dimensi, bukan hanya dari aspek lingkungan saja. “Masalah ini bukan berdimensi tunggal, semata-mata dari segi ekonomi, sosial, atau lingkungan saja, tetapi ini multi dimensi. Mari kita monatorium semen. Mari, tapi itu artinya semua proyek pemerintah harus berhenti. Kalau menolak keberadaan semen, Republik Ini kita berhentikan saja. Kalau mereka yang menolak bilang rumahnya nggak pakai semen Rembang, tapi kan pakai semen produk lain. Artinya, mereka juga berkontribusi merusak wilayah lain,” katanya. Kalau mau menolak semen, kata Kikiek, jangan munafik.
Dalam amatan Kikiek, tidak ada satu daerah karst pun di dunia ini yang subur untuk pertanian. Kalau ada film yang menggambarkan daerah karst ijo royo-royo, itu jelas film bohong. Untuk kasus Rembang, tidak ada wilayah karst di Rembang yang subur.
“Jangan mengorbankan masa depan warga Rembang untuk mengkapitalisasi adanya pabrik semen ini demi meningkatkan kualitas SDM. Singapura itu tidak punya SDA, tapi karena seperuh lebih penduduknya pintar, maka mereka maju. Lha, Rembang memiliki peluang itu dengan adanya pabrik semen, kenapa dicegat. Meraka yang menolak ini kan kebanyakan orang luar, sanggup nggak mereka tinggal di daerah miskin sampai tua. Kalau nggak sanggup, jangan teriak-teriak menolak,” katanya. (esa)
