[JAKARTA] Komisi X DPR RI berharap, tahun ini tidak banyak persoalan politik yang menganggu kinerja pendidikan, seperti reshuffle kabinet sehingga Menteri Pendidikan fokus menjalankan tugas dibidang pendidikan.
Soalnya, kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Fikri Faqih pergantian kepemimpinan berkonsekuensi pada pergantian kebijakan di tataran riil. “Pendidikan bukanlah dunia coba-coba. Semua harus dirumuskan dengan bijakberdasarkan data,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini.
Dikatakan, Kemendikbud punya beban lebih berat. Karena di usia SD hingga SMA/SMK, adalah masa emas seorang siswa dididik. Jika kualitas di level ini membaik, jenjang setelahnya juga bakal baik.
Siaran persnya yang diterima Parlementaria.com, Kamis (5/1), Fikri menyebutkan, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Jokowi-JK adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Rumusan implementasi visi itu, tertuang dalam RPJMN dimana Pembangunan Pendidikan Indonesia ditujukan untuk peningkatan daya saing global.
Dikatakan, Survei Programme International Student Assessment (PISA) terakhir, Pendidikan Indonesia mengalami peningkatan dari 71 ke posisi 64. Surveidilakukan di 72 negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Hasilnya, kemampuan membaca naik 10 poin, sains 32 poin dan matematika 17 poin.
“Membaiknya peringkat itu tentu masih perlu digenjot. Singapura menjadi negara di ASEAN yang menempati urutan pertama survei dan bahkan mengalahkan Inggris, Jerman, Belanda.
“Jika Indonesia ingin maju, tiga kompetensi dasar itu harus terus ditingkatkan melalui perencanaan kebijakan yang matang di level kementerian,” jelas mantan Guru SMK di kota Tegal ini.
Momentum perbaikan pendidikan di tanah air dapat dimulai dari perbaikan pengambilan keputusan kebijakan. Ke depan, apapun kebijakan yang diambil Mendikbud sejatinya dibahas terlebih dahulu secara matang baik di internal maupun dengan Komisi X.
Menurut dia, ada lima kebijakan kontroversial Mendikbud mulai Juli 2016 yaitu full day school, sertifikasi guru, revitalisasi komite sekolah, perombakan K-13 dan Moratorium UN yang akhirnya diminta dikaji ulang.
“Kita tidak punya waktu banyak. Pendidikan harus menjadi daya ungkit untuk mengangkat bangsa ini ersaing. Negara-negara maju unggul bukan karena kuantitas SDA-nya, tapi karena kualitas SDM,” demikian Fikri Faqih. (art)
